Pejabat Tinggi Kemenkeu Wajib Bagikan Ilmu Keuangan Negara

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mewajibkan seluruh pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat secara aktif membagikan pengetahuan terkait keuangan negara dan pengelolaannya, melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

“Para pejabat di Kemenkeu ini harus menjadi produser ilmu keuangan negara. Saya tahu persis, mereka (pejabat) ini memiliki ilmu dan pengalaman yang banyak. Maka dari itu semua harus di-capture dan dibagikan, agar ilmu itu dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya, baik yang di internal Kemenkeu, atau pun di luar,” ujar Menkeu dalam webinar bertajuk Treasury Indonesia: Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia, Senin (26/10/2020).

Menurut Menkeu, peran Pejabat Kemenkeu sebagai produser ilmu keuangan negara semakin mendesak bila melihat fakta bahwa tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap topik keuangan negara dan APBN ini masih sangat minim.

“Saya berharap membagi ilmu, informasi dan mengedukasi masyarakat akan menjadi sebuah tradisi yang kuat di Kementerian Keuangan,” tandasnya.

Tak hanya itu, Menkeu menyebutkan bahwa saat ini Kemenkeu telah memiliki dan sedang menjalankan program corporate university dalam rangka membagikan ilmu keuangan negara kepada masyarakat.

“Program ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan negara yaitu mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk sepenuhnya memahami mengenai keuangan negara. Ini yang sekarang kami giatkan di dalam berbagai macam acara Kemenkeu untuk terus meng-capture ilmu yang muncul dalam kita melaksanakan suatu reformasi di bidang keuangan negara,” tukasnya.

Di samping itu, Menekeu menceritakan awal mula terbentuknya Ditjen Perbendaharaan. Menurutnya, Ditjen Perbendaharaan saat itu masih memiliki reputasi yang sangat buruk.

“Kalau saya lihat di semua kantor-kantor perbendaharaan waktu itu, banyak sekali orang antre bawa map dan muncul calo-calo untuk bisa mencairkan anggaran, sehingga terbangun persepsi kalau mau pergi dan urus pencairan anggaran Anda perlu membawa map yang isinya uang sogokan,” cetusnya.

Menkeu menyatakan, bahwa memperbaiki reputasi Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit dihadapi saat itu. Kehadiran calo dan praktik sogok-menyogok menyebabkan pelayanan di Ditjen Perbendaharaan menjadi tidak pasti sehingga merugikan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan berbagai macam modernisasi dan reformasi yang dilakukan selama ini, kami melihat fungsi perbendaharaan di Indonesia semakin lama semakin baik,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...