Pelaku Usaha di Padang Kini Diwajibkan ‘Swab Test’

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat, terus terjadi setiap hari dengan angka yang cukup tinggi, total positif telah di angka 6.124. Seluruh pengelola dan karyawan rumah makan/restoran/cafe dan sejenisnya tanpa terkecuali wajib mengikuti swab test.

Sekaitan adanya penambahan jumlah kasus Covid-19 tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun mengeluarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/223/Covid-19-SBR/X-2020 tentang instruksikan kepada wali kota Padang untuk melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan restoran/cafe dan sejenisnya di Kota Padang.

“Pelaku usaha yang dimaksud perlu untuk menetapkan protokol kesehatan agar penularan Covid-19 bisa diatasi. Kota Padang penting untuk mengawasi dan memberi sanksi bila tidak tersedia mengikuti instruksi itu,” kata Irwan Prayitno, kepada awak media di Padang, Selasa (20/10/2020).

Gubernur mengatakan alasan perlunya wali kota Padang untuk melaksanakan instruksi itu, karena memperhatikan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin tinggi dalam beberapa waktu belakangan ini, disinyalir banyak penularan terjadi akibat ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan khususnya pada rumah makan/restoran cafe di Kota Padang.

Gubernur Sumbar menginstruksikan kepada wali kota Padang agar memperketat pengawasan dan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh rumah makan/restoran/cafe dan sejenisnya.

Selain itu seluruh pengelola dan karyawan rumah makan/restoran/cafe dan sejenisnya tanpa terkecuali wajib mengikuti tes swab pemeriksaan RT-PCR paling lambat dua minggu setelah ditetapkannya instruksi ini.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam salah satu kegiatan di Padang, Selasa (20/10/2020). -Foto: M Noli Hendra

Irwan Prayitno juga menyatakan pelaksanaan tes swab tersebut tidak dipungut biaya atau gratis dan harap segera menghubungi dr Andani Eka Putar di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand.

Bagi rumah makan/restoran/cafe dan sejenisnya yang telah mengikuti tes swab dan mematuhi protokol kesehatan akan diberikan sertifikat. Namun apabila ada pengelola/karyawan yang tidak mengikuti tes swab dan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tempat usahanya akan ditutup/disanksi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020.

“Saya nyatakan instruksi ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan yakni hari ini Selasa 20 Oktober 2020,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pelanggar Perda AKB, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan sesuai yang tertera dalam Perda AKB itu ada sanksi bagi setiap orang yang dinilai melanggar seperti tidak memakai masker baik bagi warga yang berada di luar rumah maupun untuk pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Hingga hari ke-9 penegakan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah ada 2.138 warga di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat dikenakan sanksi per hari Senin 19 Oktober 2020 kemarin.

“Perda AKB ini mulai diterapkan per 10 Oktober 2020 dan artinya kemarin 19 Oktober merupakan hari ke-9. Ternyata banyak warga yang dikenai sanksi,” kata Dedi terpisah.

Dia menjelaskan sesuai sanksi yang tertera di dalam Perda AKB itu ada dua sanksi yang harus dipatuhi bila ada yang melanggarnya. Pertama dikenai sanksi administrasi berupa denda dan kedua bila tidak ingin didenda maka harus menjalankan penjara selama tiga hari.

“Kalau tidak ingin didenda bisa mengikuti sanksi lainnya seperti membersihkan jalan ditempat lokasi razia dilakukan,” ujarnya.

Dedi menyebutkan untuk 2.138 orang yang disanksi tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar yang juga telah menjalankan Perda AKB itu. Dimana ada 76 orang sanksi denda administratif dengan 36 orang dilaksanakan oleh provinsi, dan 40 orang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota, serta 2.062 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.

“Bahkan kita juga turut menegur kepada pelaku usaha yang tidak patuhi protokol kesehatan. Sedikitnya dari data yang masuk ada 48 unit dengan diberikan teguran tertulis yang telah diberikan dari berbagai daerah,” sebut dia.

Lihat juga...