Pembangunan Rusunawa Nelayan di Mataram, Ditunda

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) HM Kemal Islam -Ant

MATARAM – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan yang direncanakan tahun ini, ditunda.

“Penundaan pembangunan fisik rusunawa nelayan dengan nilai sekitar Rp20 miliar itu, karena dilakukan tender ulang di tingkat pusat, sehingga ditargetkan dibangun pada 2021,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), HM Kemal Islam di Mataram, Jumat (30/10/2020).

Sementara, lanjutnya, kesiapan pemerintah kota terhadap berbagai persyaratan untuk pembangunan rusunawa nelayan sudah final. Dengan luas lahan yang disiapkan 2,3 hektare.

“Bahkan, tim dari Kementerian PUPR telah meninjau lokasi lahan yang kita siapkan di Bintaro dan dinilai telah memenuhi syarat,” katanya.

Hanya saja, sambungnya, tim dari kementerian menilai jalan masuk ke lokasi tersebut kurang memenuhi syarat, sebab harus melewati areal perumahan penduduk. Untuk itu, tim dari kementerian meminta agar pemerintah kota melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan.

Dengan demikian, akses jalan menuju rusunawa tidak lagi melewati pemakaman dan perumahan penduduk, tapi langsung tembus ke Jalan Saleh Sungkar yang menjadi jalan utama.

“Lahan yang akan dibebaskan sekitar 12 are, sebab jalan yang akan dibangun sekitar 9 meter kali 218 meter. Untuk kebutuhan anggaran akan ditetapkan oleh tim penaksir harga,” katanya.

Lebih jauh Kemal mengatakan, bantuan rusunawa nelayan yang akan didapatkan Pemerintah Kota Mataram sebanyak tiga “twin blok” atau 135 kamar dengan tipe 36. Jumlah itu bertambah dari rencana awal dua twin blok.

“Tapi, pembangunan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dibangun satu ‘twin blok’ atau 45 kamar untuk 45 kepala keluarga (KK) dengan bentuk fisik lantai 3,” katanya.

Namun demikian, pemerintah Kota Mataram berharap pemerintah bisa menambah lagi jumlah rusunawa nelayan hingga menjadi empat “twin blok”, sebab berdasarkan data terakhir jumlah nelayan yang akan direlokasi sekitar 300 KK.

Nelayan yang akan direlokasi ke rusunawa itu, katanya, adalah nelayan yang masih berada di garis sempadan pantai, sehingga setiap tahun terancam abrasi pantai saat musim angin barat. Selain itu, untuk nelayan Pondok Prasi yang terdampak relokasi lahan.

“Salah satu solusi agar nelayan bisa aman dari abrasi pantai adalah dengan relokasi ke rusunawa,” katanya. (Ant)

Lihat juga...