Pembayaran Insentif Nakes Penanganan Covid-19 di Jateng Capai Rp182 Miliar

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, per tanggal 30 September 2020, terdapat 26.558 tenaga kesehatan dari 154 rumah sakit di Jawa Tengah, yang sudah menerima pembayaran insentif penanganan Covid-19, dengan total nilai sebesar Rp 182,333 miliar.

“Selain itu, untuk klaim rumah sakit atas penanganan Covid-19, per tanggal 30 September 2020, terdapat 126 RS di Jateng yang sudah menerima pembayaran klaim atas penanganan pasien. Jumlah total sebanyak 4.496 orang, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 237.003.385.315,” papar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah, saat ditemui di kantornya, Semarang, Senin (12/10/2020).

Sementara, untuk belanja penanganan covid-19 yang ditangani oleh satker Kementerian Kesehatan di Jateng, dari pagu sebesar Rp35,738 milar, baru terealisasi 9,61 persen atau Rp 3,436 miliar.

“Jika melihat data ini, persoalan keuangan rumah sakit terkait pembayaran klaim atas penanganan pasien covid-19, sudah tidak ada kendala. Meski kita akui, pada awal-awal pandemi, birokrasinya masih terlalu panjang tapi setelah itu, pemerintah sudah melakukan relaksasi untuk memangkas berbagai birokrasi sehingga bisa lebih cepat prosedurnya,” tandasnya.

Ditambahkan, saat ini pihak BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab klaim pembiayaan rumah sakit, langsung melakukan mencairkan. “Jadi kalau dulu akhir bulan, saat ini pertengahan bulan, biaya rumah sakit terkait penanganan Covid-19 bisa sudah cair. Termasuk insentif nakes,” tegasnya.

Sulaiman menambahkan saat ini, pihaknya tengah mencari formulasi terkait insentif penanganan covid-19 bagi non nakes. “Jadi kita masih mencari, bagaimana formulanya, dalam memberikan insentif untuk non nakes, yang selama ini juga terlibat dalam penanganan pasien Covid-19. Misalnya untuk supir ambulance atau penggali kubur khusus makam covid-19,” lanjutnya lebih jauh.

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang, dr Elang Sumambar, memaparkan ada sejumlah persoalan yang dihadapi pihak rumah sakit selama masa pandemi Covid-19, khususnya terkait keuangan.

“Jadi sebelumnya, cash flow yang diberikan kepada pihak rumah sakit terlalu lama, karena pencairan anggaran yang dijanjikan pemerintah dalam penanganan covid-19 terlalu lama. Hal tersebut berdampak pada operasional rumah sakit,” paparya.

Dirinya berharap dengan percepatan pencairan tersebut, mampu menjaga rumah sakit untuk bisa terus memberikan layanan kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, terkait pembayaran insentif nakes dan biaya klaim rumah sakit untuk penanganan pasien covid-19.

“Ada perubahan peraturan terkait pencairan insentif tenaga kesehatan. Sebelumnya, semua tagihan diajukan semua ke pemerintah pusat. Sekarang,  dilakukan oleh daerah,” terangnya.

Dipaparkan, untuk pemerintah provinsi membayar rumah sakit milik provinsi, demikian juga untuk rumah sakit di kabupaten/kota menjadi kewenangan pemda setempat. “Sementara, untuk rumah sakit vertikal dan swasta masih menginduk ke pusat. Adapun anggarannya berasal dari APBN,” pungkasnya.

Lihat juga...