Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Penguatan BI

Editor: Koko Triarko

 Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, pada diskusi webinar INDEF bertajuk 'Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan', di Jakarta, Kamis (1/10/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menilai Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Keuangan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) sifatnya kegentingan memaksa untuk penguatan Bank Indonesia (BI).

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, mengatakan pemerintah tengah membahas aturan penguatan untuk BI. Namun, hingga saat ini belum diketahui regulasi baru itu akan dilahirkan dalam bentuk Perppu atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Jika penguatan tersebut berwujud Perppu, maka sifatnya kegentingan memaksa,” ujar Eko, pada diskusi webinar INDEF bertajuk ‘Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan’, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi pada diskusi webinar INDEF bertajuk ‘Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan’, di Jakarta, Kamis (1/10/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Namun, menurutnya sejauh ini tidak ada kegentingan memaksa bagi pemerintah untuk mengatasi penguatan BI, bila sektor keuangan relatif stabil di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, ada beberapa poin yang dirancang pemerintah dalam rangka memberikan penguatan kepada BI. Yakni, pertama adalah penguatan data, pemeriksaan, dan penguatan instrumen. Sehingga tidak perlu lagi membentuk Perppu.

Ke dua, penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan merambah pada sektor investasi. Kemudian ke tiga, penguatan terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Yang tadinya fungsi BI menciptakan kepastian untuk stabilitas keuangan, maka nanti oleh LPS dan Menkeu, kalau ini berlarut itu tidak produktif,” tukasnya.

Maka itu, dia meminta pemerintah sebaiknya mengkaji ulang rencana penguatan BI. Dan, menurutnya jika alasannya dampak pandemi Covid-19, maka harus dicermati sektor fiskal atau sektor keuangan yang terdampak.

Pada kesempatan ini, Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan, bahwa kajian reformasi sistem keuangan tidak tepat jika dilakukan saat ini, karena persoalan utama ada pada penanganan pandemi Covid-19.

Bahkan, dari simulasi yang dilakukan pihaknya, tentu mengutamakan faktor kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Dengan begitu, pemulihan ekonomi akan cepat terwujud.

“Dari simulasi yang kami lakukan, rebound ekonomi akan sangat bergantung pada faktor kesehatan,” imbuh Firtha.

Menurutnya, pemerintah berniat mengeluarkan Perppu reformasi sistem keuangan, karena kebutuhan pembiayaan akan sangat besar untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Pembiayaan yang besar memang perlu dilakukan untuk pulihkan ekonomi. Tapi tidak akan efisien, jika penanganan Covid-19 masih belum membaik,” tukasnya.

Lihat juga...