Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran UMKM

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dalam Report on Indonesia E-commerce dari Redseer, peningkatan transaksi e-grocery kini mencapai 400 persen di 2020, sedangkan penjualan online untuk produk kecantikan dan fesyen meningkat 80 persen dan 40 persen dibanding tahun lalu.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan situasi ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dengan melakukan transformasi usaha melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Namun, peralihan pemanfaatan teknologi digital tidak dapat dilakukan begitu saja. Karena ternyata masih banyak UMKM yang belum mampu melakukan transaksi daring secara optimal, karena terkendala masalah kualitas produk, kapasitas produksi, serta rendahnya literasi digital,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi UMKM, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Bersama Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dam UMKM, Kemenko Perekonomian menghadirkan program pelatihan bagi ribuan UMKM, guna meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM sehingga dapat memanfaatkan momentum transformasi digital saat ini.

“Kita menyadari bersama, bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak cukup, sehingga diperlukan sinergi kolaborasi serta penguatan komitmen peran-peran yang saling terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan, untuk menguatkan peran ‘UMKM makers’ halal dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” tukas Airlangga.

Di forum yang sama, Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, mengungkapkan, bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan program pemerintah, serta menyalurkan bantuan pemerintah dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Namun, teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri dalam penerapannya, meskipun di sisi lain ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, jasa dan lainnya. UMKM pun dianjurkan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah agar lebih produktif,” tandasnya.

Saat ini, kata Wapres, baru 8,3 juta dari 56 juta pelaku UMKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, padahal ini lebih diperlukan saat pandemi Covid-19.

“Beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan sarana penjualan online untuk usahanya. Maka, marketplace untuk memfasilitasi UMKM menjadi makin diperlukan,” tukasnya.

Wapres Ma’ruf juga menekankan, bahwa pemerintah selalu memberi keberpihakan yang besar untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, termasuk yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.

Dalam UU tersebut, UMK dan koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya perizinan tunggal bagi usaha mikro; insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra bagi UMK; insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; kemitraan UMK melalui fasilitas-fasilitas publik; dan kemudahan untuk mendirikan koperasi dan menerapkan prinsip syariah dalam koperasi.

“Tak hanya UMKM konvensional, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan UMKM berbasis syariah, yang dapat berperan dalam global halal value chain. Sehingga, hal ini akan dapat memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat di dalam negeri juga. Caranya, antara lain melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal,” papar Wapres.

“Kita ingin industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus pemain global. Saat ini, kita masih menjadi konsumen produk halal. Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan sekitar US$214 miliar untuk produk makanan dan minuman halal, sehingga kita menjadi konsumen terbesar dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Jadi, kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang masih 3,8 persen dari total pasar halal dunia,” sambung Wapres, menutup.

Lihat juga...