Pemerintah Harus Tentukan Arah Pendidikan Indonesia

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Masuknya ranah pendidikan ke dalam UU Cipta Kerja, dinyatakan sebagai hal yang mengejutkan dan memiliki potensi kapitalisasi pendidikan. Untuk menindaklanjutinya, para pihak terkait meminta adanya pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan akar permasalahan dari rumitnya pendidikan di Indonesia.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyatakan rasa terkejutnya dengan masuknya pendidikan dalam UU Cipta Kerja.

“Kami kaget, karena ada kesepakatan sebelumnya bahwa untuk yang berkaitan dengan pendidikan akan dikeluarkan dari UU Ciptaker dan masuknya ke UU Sisdiknas yang juga akan direvisi. Tiba-tiba diselipkan di akhir. Ini malah menimbulkan tanda tanya, kenapa memaksakan?,” kata Indra saat dihubungi Cendana News, Kamis (8/10/2020).

Tapi Indra menyatakan hal ini tentunya dapat dibicarakan secara detil dengan musyawarah mufakat dan dicari titik temunya.

“Masalahnya kan, seperti kita tahu anggaran pemerintah tidak cukup untuk membiayai pendidikan, jadi butuh peran swasta atau PPP (Public Private Partnership) atau kerjasama kemitraan pemerintah dengan swasta,” ucapnya.

Kalau bicara swasta, lanjutnya, adalah usaha mencari profit dan komersial.

“Ngapain bangun usaha jika tidak mencari profit. Bahkan CSR untuk pendidikan saja kan itu merupakan upaya mengurangi pajak. Ujungnya finansial,” ujarnya.

Yang menjadi kendala itu adalah di Indonesia ini regulasi dan regulatornya satu, untuk sekolah swasta dan sekolah negeri, berbeda dengan di negara lain yang memisahkannya.

“Kementerian Pendidikan ya ngurus yang negeri. Kalau swasta ya berbeda dan tidak mendapat kucuran APBN. Kalau di Indonesia kan rancu, swasta juga dapat BOS, tunjangan profesi guru, yang membuat anggaran pendidikan tidak cukup. Biarkan saja swasta cari profit dan yang untuk menjaga Ketahanan bangsa akan bisa lebih fokus lagi,” ujarnya lagi.

Untuk menyelesaikan ini, pemerintah seyogianya mulai memisahkan pengaturan untuk sekolah swasta dengan sekolah negeri.

“Problem benturan antara dua pendapat, pendidikan sebagai hak seluruh warga negara dengan pendidikan sebagai bidang investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan dapat dibicarakan detail secara musyawarah mufakat. Bisa dalam bentuk judicial review atau Perppu atau diarahkan dalam Omnibus Law Pendidikan,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo yang dihubungi secara terpisah menyatakan kekhawatirannya akan arah dari pendidikan Indonesia.

“Kita khawatirkan berpotensi menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha,” kata Heru.

Kemudian pasal 65, lanjutnya, menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Ayat 2 mengatakan, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Pada draft yang beredar sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 dinyatakan pada ayat 1, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan pada ayat 2 disebutkan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah,” urai Kepsek SMPN 52 Jakarta ini.

Heru menyebutkan bahwa keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan “usaha” sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

“Artinya ini menempatkan pendidikan untuk cari keuntungan. padahal pendidikan adalah usaha sosial bukan untuk mencari keuntungan. Ini jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga dan negara wajib memenuhinya dalam kondisi apapun,” kata Heru tegas.

Senada, Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Koswara menyatakan bahwa dunia pendidikan tidak untuk diperdagangkan.

“Dunia pendidikan itu hakekatnya dunia ibadah kemanusiaan memanusiakan manusia. Sisakan dunia pendidikan sebagai pertahanan bangsa yang tidak terpolusi oleh politik dan proyek. Pendidikan adalah “proyek” kebudayaan menjadikan manusia berkarakter dan menemukan martabatnya,” ungkapnya saat dihubungi.

Walau pun fakta menunjukkan, sangat banyak dunia pendidikan dieksploitir sebagai dunia usaha dan bisnis.

“Mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai PT. Orang miskin hampir tak mungkin kuliah di PT elite dan PAUD elite. Dunia pendidikan jangan dibisniskan karena pendidikan sejatinya bukan proses bisnis melainkan proses kemanusiaan,” ujarnya lagi.

Dudung menyebutkan pendidikan di Indonesia masih merayap dan terjadi disparitas yang mencolok. Ada sekolah sangat mapan ada pula sekolah yang sangat kumuh dan terlantar, negeri maupun swasta. Ada yang sangat berprestasi ada pula yang sangat terbelakang.

“Pendidikan di kita masih harus terus diperbaiki. Terutama nasib guru honorer dan sekolah pinggiran. UU Cipta Kerja bukanlah sebuah upaya jahat melainkan sebuah solusi, kita harus baca manfaat dan mudharatnya. Proses perampingan, efisensi dan meritokrasi di dunia pendidikan saya setuju. Namun mengkomersialisasikan pendidikan tidak elok,” pungkasnya.

Lihat juga...