Pemerintah Pastikan Upah Minimum tidak Dihapus

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyayangkan banyaknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan tersebut. Salah satunya adalah kabar penghapusan upah minimum bagi pekerja.

“Banyak hoaks yang beredar, saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan. Tapi (besarannya) tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, dan disiarkan secara virtual pada Rabu, (7/10/2020).

Menurut Airlangga, pengaturan terkait upah minimum tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, detail terkait ketentuan di dalamnya diatur melalui regulasi turunan, yakni peraturan pemerintah atau PP.

Dia juga meluruskan hoaks yang turut berkembang di masyarakat. Misalnya terkait dengan pesangon. Airlangga menyebut, pembayaran pesangon tetap diatur dalam Ciptaker ini, bahkan terdapat jaminan kehilangan pekerjaan.

“Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru,” terang Airlangga.

Tak hanya itu, dia pun memastikan bahwa waktu kerja dan istirahat minggu tetap berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada. Sementara untuk pekerjaan dengan sifat tertentu yang membutuhkan fleksibilitas, hal ini diatur dalam pasal 77 bab Ketenagakerjaan.

“Kami pun menegaskan pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, waktu ibadah,” tukas Airlangga.

Di forum yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan UU Ciptaker justru memberikan jaminan pengupahan bagi buruh. Menurut dia, dalam kebijakan baru, aturan tentang penangguhan pembayaran upah dihapus.

“Sekali lagi upah tidak bisa ditangguhkan,” ucapnya.

Aturan-aturan yang ada, kata Ida, juga telah memberikan penguatan perlindungan pengupahan, termasuk pekerja di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, ia pun memastikan UU yang baru tidak mengurangi hak-hak buruh.

“Jadi perluasan kesempatan kerja juga diharapkan dari UMKM kita. Dan akan diatur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Lihat juga...