Pemerintah Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Editor: Koko Triarko

Menko Perekonomian, Airlangga, Hartarto saat menjadi narasumber di acara Rapat Koordinasi Pimpinan beberapa waktu lalu, di Bintan, Kepulauan Riau. - Humas Kemenko Perekonomian

JAKARTA – Pemerintah nampaknya tidak memiliki alternatif lain untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional di samping menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja. Problem ketenagakerjaan, iklim investasi dan tumpang tindih regulasi, diklaim hanya dapat diatasi oleh ‘undang-undang sapu jagad’ tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan, Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen.

“Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat, maka penciptaan lapangan kerja bisa terbuka luas. Kami menargetkan dari 2 juta per tahun, naik jadi 2,7 sampai dengan 3 juta lapangan kerja terbuka dalam setahun,” ujar Airlangga dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Di samping itu, pemerintah pun akan mendorong peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi sebesar 6,6-7,0 persen, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru.

“Pemerintah juga akan terus meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen, dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen,” tukas Airlangga.

Tanpa pembenahan mendasar terhadap struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Cipta Kerja, menurut Airlangga sejumlah risiko akan mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang, seperti lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.

“Daya saing pencari kerja kita pun relatif rendah dibanding negara lain, lalu penduduk yang tidak atau belum bekerja akan makin tinggi, dan pada gilirannya Indonesia terjebak dalam middle income trap,” jelas Airlanga.

Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenko Perekonomian, Susiwijono, mengatakan bahwa jumlah angkatan kerja per Februari 2020 tercatat sebanyak 137,91 juta orang. Dari jumlah itu, yang terserap lapangan kerja sebanyak 131,01 juta orang, sementara 6,88 juta lainnya masih menganggur. Dari jumlah yang bekerja pun, 39,44 juta di antaranya merupakan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur.

“Artinya, jumlah pengangguran dan angkatan kerja yang bukan pekerja penuh seluruhnya mencapai 46,32 juta. Kondisi pandemi Covid-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks, karena total ada 3,06 juta pekerja yang terdampak. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi, 1,44 juta di antara berstatus terkena PHK atau dirumahkan,” jelas Susi.

Lihat juga...