Peneliti Sebut 55 Persen Anggota DPR, Pengusaha

Editor: Koko Triarko

Peneliti P2P LIPI sekaligus Pegiat Marepus Corner, Defbry Margiansyah, pada diskusi webinar bertajuk 'Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia' di Jakarta, Jumat (9/10/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Penelitian Marepus Corner, menemukan sebanyak 55 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pengusaha yang tersebar di berbagai sektor, yang berpotensi mengukuhkan kekuasaan oligarki.

Peneliti P2P LIPI, sekaligus Pegiat Marepus Corner, Defbry Margiansyah, mengatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, salah satunya dianggap kontroversi dan tidak pro rakyat.

Masyarakat menganggap, UU yang disusun pemerintah dan DPR hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, utamanya para pemilik modal di Indonesia.

“Para pebisnis juga dinilai sengaja menduduki kursi parlemen, agar memiliki pengaruh dalam penyusunan kebijakan bersama pemerintah,” ujar Defbry, pada diskusi webinar bertajuk ‘Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia’ di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Marepus Corner dalam penelitiannya, jelas dia, telah  menemukan sebanyak 55 persen anggota DPR merupakan pengusaha yang tersebar di berbagai sektor.

“Data yang kami ambil sesuai pergantian waktu, yang baru-baru ini kami lakukan. Total pebisnis meningkat menjadi 318 orang, 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis,” terang Defbry.

Lebih lanjut dijelaskan, sebanyak 26 persen pebisnis tersebut merupakan pemilik atau owner perusahaan, dan 25 persen menjabat sebagai direktur atau wakil direktur. Kemudian, tercatat 36 persennya masih aktif dalam melakukan kegiatan berusaha.

Persentase pebisnis terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 23 persen, disusul Partai Gerindra sebesar 16 persen, dan Partai Golkar sebesar 16 persen.

“Yakni, dari 11 komisi DPR, kami lihat 8 komisi memiliki anggota dengan jumlah pebisnis lebih banyak dari jumlah nonpebisnisnya,” tukasnya.

Secara sektoral, menurutnya para  pebisnis tersebut berkecimpung paling banyak di sektor energi dan migas sebesar 15 persen, teknologi, industri, manufaktur dan retail 15 persen.

Ada pun sisanya tersebar di sektor developer dan kontraktor sebesar 12 persen, sektor perkebunan, perikanan dan peternakan 11 persen, dan sektor keuangan dan perbankan 6 persen.

“Nah, melihat komposisi persen itu, konflik kepentingan agak susah kita hindari,” imbuhnya.

Dia menilai,  potensi konflik kepentingan itu makin tinggi dengan adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR.

“Hal ini, tentu akan mengindikasikan kerentanan agenda kerja komisi terhadap bisnis tertentu, terlebih dengan absennya aturan yang mengatur penempatan anggota di komisi,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, dominasi pebisnis di DPR juga berpotensi mengukuhkan konsentrasi kekuasaan oligarki dalam pembuatan kebijakan. Sehingga, ujungnya akan membuat agenda politik demokratis berbasis nilai makin sulit diperjuangkan di parlemen.

Kondisi ini berdampak pada produk kebijakannya yang menitiberatkan pada kepentingan ekonomi bisnis. Sehingga cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial, lingkungan, termasuk partisipasi publik yang inklusif.

Lihat juga...