Pengamat Nilai Pemkot Bekasi Kurang Perhatikan RTH 

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Pengamat Kebijakan Publik dari Unisma, Adi Susilo, turut menyoroti soal kebijakan alih fungsi beberapa lahan milik pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi lokasi bisnis. Menurutnya, pemerintah sepertinya masih kurang memperhatikan.

“RTH itu kebijakan jangka panjang, jadi karena jangka panjang, sepertinya kurang memperhatikan. Kek ga penting, padahal dampaknya ke depan. Kalau nanti lingkungannya rusak, kan bahaya,” ujar Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNISMA, kepada Cendana News, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, jika benar lokasi wisata kuliner yang ada di Jalan A Yani, mengambil areal Hutan Kota, maka itu menyalahi. Harusnya hal itu tidak terjadi, meskipun dimanfaatkan harus didesain sedemikian rupa, tanpa mengurangi fungsi RTH sebagai paru lingkungan perkotaan.

Diakuinya, bahwa kebijakan RTH 30 persen masih dianggap remeh oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena dampaknya tidak kelihatan sekarang, tapi misalkan sepuluh tahun kemudian.

“Sepertinya banyak yang tak peduli tentang kebijakan RTH 30 persen. Nanti terasa jika Kota Bekasi tidak mampu menghadapi perubahan iklim. Seperti sekarang, soal La Nina salah disebabkan karena daya dukung lingkungan sudah tidak memadai,” ungkap Adi.

Bahkan, dia mengakui bahwa di Kota Bekasi belum memiliki tempat berkumpul yang nyaman, seperti Jakarta ada Monas, atau pun di Bandung yang disediakan pemerintah. Di Kota Bekasi adanya pihak swasta seperti Summerecon.

“Kalau wisata kuliner itu memakan hutan kota, tentu menyalahi. Padahal, dulu ada konsepnya memanfaatkan areal Gor Chandra Baga yang banyak kosong dijadikan working atau tempat kerja bersama,” tukasnya.

Terpisah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bekasi, Jawa Barat, Zarkasih, mengklaim penggunaan ruang terbuka hijau (RTH) lahan hutan kota sudah melalui kerja sama antara pemerintah  dengan pihak swasta.

Salah satu poin dalam perjanjian kerja sama (PKS) tersebut adalah untuk  penataan PKL dan pemanfaatan lahan di sekitar Gedung Olah Raga (GOR), bersebelahan dengan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

“Pengalihan sebagian lahan milik Dispora tersebut atas dasar kerja sama sewa lahan atau MoU. Salah satu poin untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah mangkal  di sekitar lokasi di samping lapangan basket,” kata Zarkasih, ketika dikonfirmasi, Rabu (21/10/2020).

Ada pun sistemnya, pihak ke dua membayar sewa lahan ke pemerintah daerah. Disebutkan, untuk besaran sewa  diatur dalam ketentuan perjanjian kerja sama antara pihak swasta dengan pemerintah.

“Syaratnya, pihak ke dua mengajukan permohonan sewa lahan ke Pemkot Bekasi. Nah, lalu dibahas, misalkan dia harus bayar sekian. Lalu, kompensasinya apa? Ya, kompensasinya mereka boleh bangun di situ. Ada di MoU-nya,” kata Zarkasih.

Dia juga mengklaim, jika pihak ke dua sudah membayar kontribusi ke kas daerah Kota Bekasi sesuai petunjuk teknis.

“Sudah setor, buktinya kan ada. Terkait setornya, coba tanya ke Dispenda aja,” kilahnya.

Namun demikian, tambahnya, untuk  pembayaran sewa lahan lanjutan atau tahun ke dua diketahui sama sekali belum menyetor ke Pemda, lantaran mereka sedang mengajukan adendum pengurangan harga sewa dan masa waktu.

“Jadi, nanti tinggal kita bahas, apakah bisa dilanjutkan atau tidak dalam pembahasan nanti,” katanya.

“Jadi kan sewa lahannya yang umpamanya sewa lahan tahun pertama Rp250 juta jadi Rp300 juta, lalu tahun ke dua dia (pihak ke dua) minta pengurangan. Itu prosesnya. Jad,i tahun ke dua ini belum bayar. Proses dulu,” terangnya.

Zarkasih menambahkan, penghitungan sewa lahan mengacu kepada NJOP lahan dikalikan luas lahan. Hasil tersebut yang disetorkan ke Dispenda secara langsung.

“Gak ada hubungan sama Dispora. Jadi, itu bukan kontribusi atau retribusi, tapi namanya sewa lahan,” tandasnya.

Lihat juga...