Pengamat: Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Semarang Harus Terproteksi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Keberadaan jalur sepeda di Kota Semarang, yang baru diluncurkan, Jumat (23/10/2020) lalu, mendapat kritikan dari pengamat transportasi.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, saat ditemui di Semarang, Sabtu (24/10/2020). Foto Arixc Ardana

“Pada intinya, pembangunan jalur sepeda seharusnya jalur sepeda yang terproteksi. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas, dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan,” papar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, saat ditemui di Semarang, Sabtu (24/10/2020).

Dijelaskan, dalam pembuatan jalur sepeda, ada tiga hal yang perlu diatur, yaitu persyaratan teknis sepeda, tata cara bersepeda dan fasilitas pendukung sepeda.

“Selain itu, bagi sahabat disabilitas yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas juga turut diatur. Sepeda yang digunakan sahabat disabilitas, harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda,” terangnya.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang tersebut, melihat jalur sepeda yang ada di Kota Semarang, masih menyerobot ruang kendaraan bermotor. Apalagi tidak terproteksi, sehingga rentan kecelakaan.

“Jika ingin serius, bisa mengambil lahan parkir kendaraan di pinggir jalan, untuk jalur sepeda,” tegasnya.

Mengaca pada kasus jalur sepeda yang sebelumnya, juga pernah ada di Kota Semarang, pihaknya berharap agar jalur baru ini, tidak sekedar euforia.

“Kota Semarang sudah pernah memiliki jalur sepeda di Jalan dr Cipto, namun kini sudah hilang. Jangan sampai hal tersebut kembali terulang,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Djoko juga menandaskan keberadaan jalur sepeda, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan berolah raga semata, namun menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi keseharian. Terutama untuk perjalanan jarak pendek.

“Jadi juga dibuat jalur sepeda, mulai dari pemukiman, hingga kawasan perkantoran atau industri. Jangan sampai terputus,” tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

“Peraturan ini, sebagai panduan teknis bagi daerah untuk membuat aturan lebih lanjut, dalam mengatur sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro P Martanto memaparkan, pembuatan jalur sepeda dimulai dari titik nol kilometer Kota Semarang yakni di depan Kantor Pos Johar – Jalan Pemuda – Jalan Pandanaran – Lingkar Simpang Lima – Jalan Gajah Mada.

“Jalur sepeda di Kota Semarang, ditandai dengan pemasangan rambu-rambu bergambar sepeda dan garis hijau yang tertera di badan jalan. Memang masih menggunakan jalur kendaraan bermotor, namun harapannya dengan adanya garis hijau, bisa menjadi penanda,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan ada jalur sepeda tersebut, meminimalisir angka kecelakaan, khususnya melibatkan pesepeda dengan pengguna kendaraan bermotor.

“Kami juga ingatkan kepada pesepeda, agar mengikuti aturan dalam bersepeda. Di antaranya, tidak boleh menggunakan alat seluler, menggunakan payung, mengangkut barang bermuatan berat, atau pun melewati batas marka. Kita harapkan ini bisa dipatuhi bersama, demi keselamatan berkendara,” terangnya.

Terkait permintaan penyediaan jalur sepeda, tidak hanya untuk penghobi atau olahraga, namun juga sebagai sarana transportasi, diakuinya masih ada keterbatasan.

“Jadi memang belum hingga ke pemukiman, sampai ke wilayah industri atau perkantoran. Harapannya kedepan bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

Lihat juga...