Pengamat: Perlu Pengajar Berkualitas untuk Ciptakan Generasi Unggulan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji saat dihubungi terkait kualitas guru di Indonesia, Kamis (15/10/2020) - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Upaya menghasilkan generasi muda unggul dianggap susah untuk tercapai. Karena masalah utama dalam produksi generasi unggulan ini belum bisa dibenahi oleh pemerintah. Yaitu, kualifikasi pengajar yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan generasi unggulan.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyatakan sudah sewajarnya dalam membangun suatu negara, yang pertama kali harus dibangun adalah sosok pengajarnya.

“Ini bisa dilihat di Jepang yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito atau di Singapura yang merupakan salah satu negara sistem pendidikan terbaik di dunia, yang membangun generasi masa depan yang unggul dengan mempersiapkan sosok pengajar dari sosok terunggul dari generasi masa kini,” kata Indra saat dihubungi oleh Cendana News, Kamis (15/10/2020).

Sehingga, lanjutnya, program persiapan dan pengembangan profesi guru menjadi satu titik terpenting dalam pembangunan SDM yang terbaik.

“Yang terjadi di Indonesia, sejak awal merdeka dulu, belum ada sistem yang mempersiapkan guru. Belum ada bahasan terkait pabrik guru maupun tata kelola persiapan gurunya. Harusnya, bukan kurikulumnya atau teknologinya, tapi dari guru itu sendiri,” urainya.

Pertama, menurut Indra, yang harus dibenahi adalah tata kelola guru untuk menjawab tidak meratanya penyebaran di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, Indonesia termasuk salah satu negara dengan rasio jumlah guru yang terbanyak di dunia.

“Kalau sudah ditata distribusi dan jumlahnya, baru kita melangkah ke peningkatan kapasitas dan mutu guru,” kata Indra tegas.

Untuk mencapainya, Indra menyatakan harus dipersiapkan blue print dalam program peningkatan kompetensi guru.

“Tentukan dulu dimana posisi guru Indonesia saat ini dan baru ditentukan mau dibawa kemana. Dalam proses ini, disiapkan biaya, dana apa saja yang dibutuhkan dan butuh berapa lama. Jangan hanya retorika saja. Tata kelola saja tidak beres, apalagi mutu guru. Jadi bagaimana mau mengharapkan murid unggulan,” ujarnya tegas.

Ia menyatakan, jika memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mampu mengerjakan sendiri, maka bekerja sama lah dengan pihak yang dianggap mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah guru ini.

“Ini PR besar bersama. Tidak bisa kalau hanya sendiri. Berkolaborasilah. Karena hanya inilah cara untuk mencapai SDM unggul. Tidak ada yang lain,” tandasnya.

Tolak ukur guru profesional yang berbasis UKG (Uji Kompetensi Guru), menurut Ketua Pengurus PGRI Dudung Nurullah Koswara membagi guru menjadi tiga kluster.

“Kluster kompetensi menurut pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu berbasis pada sertifikasi pendidik dan tingkat pendidikan S1 itu masuk dalam Kluster Profesional, kalau yang menuju profesional adalah yang sudah pendidikan S1 tapi belum bersertifikasi pendidikan dan kluster belum profesional adalah yang belum dua-duanya,” kata Dudung saat dihubungi terpisah.

Menurutnya, hal inilah yang menjadi masalah. Dimana kompetensi guru hanya didasarkan pada kemampuan mengisi jawaban-jawaban di atas kerta sebagai bagian pemenuhan UKG.

“Seharusnya kompetensi guru itu tidak hanya berpatokan pada uji kompetensi profesional guru menurut pemerintah. Dimana, 70 persennya kompetensi guru dikaitkan pada pendidikan dan sertifikasi dan hanya 30 persen yang mengkaitkannya pada pedagogik,” ujarnya.

Padahal seharusnya, alat ukurnya adalah menitikberatkan pada pedagogik, baru uji kompetensi profesional. Harus berkaitan dengan uji kompetensi sosial dan bagaimana tindak pengajaran pada anak didik.

“Jangan hanya berpatokan pada soal saja tapi seharusnya adalah bagaimana kemampuan pengajar itu teruji di lapangan dalam melayani anak didik. Banyak terjadi, guru yang tidak mampu menjawab soal kompetensi profesional tapi menjadi guru favorit di lapangan,” pungkasnya.

Lihat juga...