Pengurusan Adminduk di Sikka Terhambat Covid-19

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Masyarakat yang biasanya mengurus adiminstrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan akibat merebaknya pandemi Corona.

Hal ini menyebabkan target pencapaian pun mengalami penurunan, dan petugas Dispendukcapil juga tidak bisa mengumpulkan masyarakat di desa dan kelurahan, sehingga harus turun ke dusun-dusun melakukan pelayanan.

“Ada penurunan pengurusan adminsitrasi kependudukan dan jumlahnya menurun, tidak seperti kondisi normal,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sikka, Martha Huberty Pega, saat ditemui Cendana News, Jumat (2/10/2020).

Martha mengatakan, selain hal ini pihaknya mengalami kendala dalam peningkatan pelayanan terkait pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), karena sekolah libur. Padahal, pendekatan lewat sekolah lebih mudah, baik dalam koordinasi maupun pengumpulan berkas.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sikka, NTT, Martha Huberty Pega, saat ditemui di kantornya, Jumat (2/10/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Ia menyebutkan, selama masa pandemi Covid-19 pihaknya membentuk tim dan petugas turun melakukan pelayanan ke dusun-dusun, dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan terlebih dahulu.

“Sesuai Data Konsilidasi Bersih (DKB), hingga akhir September 2020, penduduk Kabupaten Sikka berjumlah 322.731 jiwa, terdiri dari pria 136.756 jiwa dan wanita 165.975 jiwa,” jelasnya.

Martha menyebutkan, penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 225.062 jiwa, sedangkan yang sudah memiliki KTP baru 205.559 jiwa atau baru mencapai 91 persen saja dengan jumlah kepala keluarga mencapai 95.867 jiwa.

Dikatakannya, masih 19.503 warga yang belum mengurus KTP dan hingga akhir September 2020, jumlah warga yang datang dan mengurus KTP sebanyak 3.200 lebih jiwa, di mana 1.000 jiwa lebih sudah difoto dan perekaman data.

“Setiap hari, kami selalu melaporkan DKB ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sebab terkait data kependudukan kami wajib menggunakan DKB dan tidak boleh menggunakan data pelayanan,” jelasnya.

Martha memaparkan, data akta kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 97.577 jiwa, dan baru 84.471 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran, sehingga baru mencapai 86,5 persen dari target nasional sebesar 92 persen.

Sementara itu, Selestina Nona, salah seorang warga yang ditemui di kantor Dispendukcapil Sikka, mengaku sedang mengurus akta kelahiran cucunya yang baru 2 minggu lahir.

Tina, sapaannya, menyebutkan meskipun Kabupaten Sikka masih zona merah Covid-19, namun dirinya datang mengurus akta kelahiran. Sebab, anaknya tidak bisa mengurus sendiri dan suaminya sedang sibuk kerja.

“Lebih baik saya mengurusnya, sebab bayi yang berumur di bawah sebulan tidak dipungut bayaran. Memang agak repot, karena harus dicek suhu tubuh dan dibatasi jumlah peserta yang mengurus karena sesuai protokol kesehatan,” ungkapnya.

Lihat juga...