Penyalahgunaan Program Kartu Prakerja Dibawa ke Jalur Hukum

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja memastikan, akan menempuh jalur hukum atas berbagai tindak penyalahgunaan pemanfaatan program kartu prakerja. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, manajemen pun telah menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk menyelesaikan berbagai kasus yang muncul.

“Kerja sama ini penting untuk mengoptimalkan penanganan hukum dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk menangani kerugian yang mungkin timbul. Misalnya apabila ada penerima manfaat kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan maupun hubungan keperdataan dengan para mitra dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, Selasa (27/10/2020) secara virtual.

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020, yang berhak memperoleh manfaat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, serta tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang menerima berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2011.

“Kelompok yang dilarang itu antara lain, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, Direksi, Komisaris, dan Dewas BUMN/BUMD,” kata Rudy.

Selain itu, lanjut Rudy, program kartu prakerja diprioritaskan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima Bantuan Sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19.

“Sebagaimana juga yang tertulis dalam Pasal 31C Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, peserta yang menerima bantuan namun ternyata terbukti memalsukan identitas wajib untuk melakukan ganti rugi,” tukas Rudy.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono menyampaikan, bahwa pihaknya akan memberi pendampingan kepada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja untuk beberapa lingkup kegiatan, pertama, pemberian bantuan hukum oleh Jamdatun dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Manajemen Pelaksana, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

“Kedua, pemberian pertimbangan hukum dengan memberikan Pendapat Hukum (legal opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (legal assistance) atas permintaan Manajemen Pelaksana,” sambung Feri.

Selain itu, kata Feri, Jamdatun juga bertugas untuk memberikan bantuan kepada Manajemen Pelaksana atas tindakan hukum lainnya, yaitu pemberian jasa hukum serta menegakkan kewibawaan pemerintah sebagai negosiator/mediator atau fasilitator jika terjadi perselisihan antara lembaga negara/instansi pemerintah atas dasar permintaan dari Manajemen Pelaksana.

“Dengan adanya kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas tata kelola program kartu prakerja sehingga dapat terus memberikan layanan yang terbaik bagi peserta Kartu Prakerja dan masyarakat di kemudian hari,” pungkas Feri.

Untuk informasi tambahan, sejak dibuka pada April lalu, program kartu prakerja telah dimanfaatkan oleh 5,6 juta orang baik untuk dari sisi pelatihan maupun penerimaan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Lihat juga...