Perlunya Keterbukaan Kebijakan Sektor Pangan dan Pertanian

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

KARANGANYAR – Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), Kota Solo, Jawa Tengah, menilai masih banyak berbagai pihak termasuk pemerintah yang kurang serius dalam menangani persoalan pangan dan pertanian. Terlebih, soal data base pangan dan pertanian terkesan tertutup dan seringkali menjadi kebijakan politis.

“Persoalan pertama ini soal data base. Poblem data pangan kita saat ini sangat bernilai politis. Misalnya dinas pertanian bilang stok pangan kita sekian dan akan kita tingkatkan tahun depan. Tapi tiba-tiba data cadangan pangan kita habis dan harus impor. Impor ini kan kebijakan politik,” kata Direktur LPTP, Suhardi, Selasa (6/10/2020).

Lebih lanjut Suhardi menjelaskan, di tengah kebijakan impor, kemampuan petani di Indonesia juga kian melemah. Hal ini tak lain minimnya insentif di sektor pangan dan pertanian. Misalnya subsidi pupuk ditarik, atau hanya dibatasi sangat kecil.

“Sementara petani kita butuh subsidi untuk bisa bersaing dengan pasar bebas,” urai dia.

Khusus di daerah Solo Raya, LPTP yang bergerak soal pangan dan pertanian tidak memiliki data base yang memadai.

“Di Karanganyar pertaniannya bagus, tapi untuk satu tahun ke depan cukup atau tidak saya tidak tahu. Karena ini soal politik, pangan itu soal politik yang tidak selesai sejak dulu. Sebenarnya pangan ini untungnya cuma sedikit, tapi menggiurkan, terutama beras. Karena semua butuh makan, apalagi menjelang Pilkada,” sebut Suhardi.

Lahan pertanian yang kian menipis karena tergerus hunian, Selasa (6/10/2020) – Foto: Harun Alrosid

Ada persoalan pelik di sektor pangan dan pertanian. Disamping minimnya edukasi teknologi tepat guna pertanian, sampai keberpihakan pemerintah terkait lahan pertanian produktif.

Kondisi inilah yang mengakibatkan minimnya generasi muda saat ini mau terjun ke sektor pangan dan pertanian. Tidak adanya jamianan yang jelas serta inovasi teknologi pertanian yang kurang mengakibatkan sektor ini lambat laun kian melemah.

“Yang saya lihat sampai detik ini pemerintah belum secara sungguh-sungguh menggarap sektor ini. Misalnya bagaimana petani itu diedukasi untuk menghasilkan panen maksimal. Coba kita lihat, dalam satu kecamatan berapa PPL yang tersedia. Dalam seminggu berapa kali PPL datangi petani. Ini baru pertanian, belum peternak. Edukasi kesehatan ternak ini apa juga ada petugas turun tangan, paling kalau mau kawin suntik baru turun, karena bayar,” urainya.

Minimnya generasi muda yang terjun ke sektor pangan dan pertanian tak lain karena tidak tertarik. Ada sejumlah faktor yang turut mempengaruhi, di antaranya ada pemberatan ekologi, salah satunya praktik ekologi hijau, demografi (tanah pertanian dipotong-potong untuk hunian), yang pada akhirnya mendesak ke desa, menjadikan tanah subur menjadi hunian.

“Selain itu tekanan nilai tukar dengan harga saat panen sangat rendah. Ini menjadikan anak-anak muda enggan terjun ke sektor pertanian, apalagi tidak ada insentif. Kondisi ini diperparah dengan teknologi pertanian yang tidak bergerak dengan cepat. Misal teknologi irigasi, belum banyak petani kita yang menggunakan teknologi pepes, atau bendungan. Penerapan teknologi di pertanian ini lambat sekali. Meskipun ada juga anak-anak muda yang keluar dari itu, dengan kreativitas masing-masing. Tapi jumlahnya juga tidak banyak,” tandasnya.

Oleh karena itu, LPTP mendorong bagaimana pangan menjadi perhatian bagi semua kalangan. Pasalnya, pangan dan pertanian ini merupakan sektor paling penting di sebuah negara. Sektor pangan juga menjadi persoalan mati hidupnya suatu bangsa.

“Maka PR kita adalah bangkitkan lagi sektor pangan, bagaimana kedaulatan pangan ini bisa terwujud kembali. Banyak bangsa lain yang menyebut pangan itu menjadi prioritas. Misalnya di Korea punya slogan ‘beras itu senjata’. Orang sejarah sangat tahu itu, bagaimana Sultan Agung kalah karena pangan, karena gudangnya dibakar. Oleh karena itu, pasca-pandemi Covid-19 ini, bisnis yang paling menjanjikan adalah sektor pangan dan pertanian,” pungkasnya.

Lihat juga...