Perpres 82/2020, Atur Pinjaman Komersial Luar Negeri

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat memberikan paparan dalam media briefing terkait perkembangan ekonomi nasional, beberapa waktu lalu, secara virtual. –Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020, sebagai dasar hukum atas proses persetujuan penerimaan kredit luar negeri atau pinjaman komersial luar negeri. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan dengan diterbitkannya Perpres tersebut, maka Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 (Keppres 59/1972) tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 (Keppres 39/1991) tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, resmi dicabut dan dilakukan pembubaran Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri.

“Dengan mempertimbangkan peran penting persetujuan penerimaan kredit luar negeri, maka tugas dan fungsi Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam rangka memberikan pedoman dalam proses persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri, maka Kemenkeu bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI), telah menyusun prosedur masa transisi. Di samping itu, sedang dilakukan revisi Keppres 59/1972 dengan target implementasi awal 2021,” terang Menkeu, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Menkeu menjelaskan, ada sejumlah mekanisme persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri masa transisi yang perlu dicermati, antara lain BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, namun Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dimungkinkan mendapat pinjaman luar negeri.

“Kemudian, BUMN wajib mendapatkan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan pinjaman luar negeri. Mekanisme persetujuan utang luar negeri bank, termasuk bank BUMN, tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/1/PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019, tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing,” tukas Menkeu.

“Namun, swasta tidak wajib mendapatkan persetujuan atas penerimaan Kredit Luar Negeri,” sambungnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiki (PPR), Luky Alfirman, mengatakan untuk saat ini permohonan persetujuan serta pelaporan penerimaan Kredit Luar Negeri tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

Pemohon tetap harus mengajukan surat permohonan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri kepada Menteri Keuangan (Menkeu), dengan tembusan surat kepada Kepala Bappenas, Gubernur BI dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR).

“Berdasarkan tembusan yang diterima, DJPPR memeriksa kelengkapan dokumen surat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri. Surat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri disampaikan dengan dokumen pendukung,” kata Luky.

Kemudian, setelah menerima disposisi oleh Menkeu, DJPPR menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Pemohon yang menyatakan dokumen tidak lengkap, dan meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen pendukung serta menyampaikan kembali permohonan persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri.

“Surat ini ditembuskan juga kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI,” imbuh Luky.

Selanjutnya, DJPPR melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan, bahwa penerimaan Kredit Luar Negeri yang masuk ke Indonesia tidak memiliki risiko/dampak fiskal terkait risiko dari sisi Industri, Mikro, dan Makro Ekonomi Pemohon Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri yang mencakup mapping, penentuan besaran dan alternatif mitigasi (pengelolaan) risiko serta memastikan risiko default menjadi tanggung jawab pemohon dan melakukan agregasi pendapat Bappenas dan BI.

“Setelah Dirjen PPR menerima tembusan surat dari Kepala Bappenas dan Gubernur BI mengenai penyampaian pendapat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri atau menerima disposisi dari Menkeu, DJPPR menganalisis risiko, melakukan agregasi antara hasil analisis risiko dengan pendapat Bappenas dan BI,” papar Luky.

Terakhir, kewajiban pelaporan realisasi ULN kepada BI bagi pihak yang telah mendapatkan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri, (yang sebelumnya disebut sebagai pinjaman komersial luar negeri) dan perusahaan swasta, tetap tunduk pada ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/2/PBI/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, dan peraturan pelaksanaannya.

Lihat juga...