Persempit Pencurian Ikan, KKP Angkat Rumpon di Laut Sulawesi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan operasi pengangkatan rumpon di sepanjang perbatasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Sulawesi.

“Ruang gerak pelaku illegal fishing atau pencurian ikan kami coba persempit, kami putus salah satu mata rantai pencurian ikan di WPP-NRI 716,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, Sabtu (17/10/2020).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, dijumpai Sabtu (17/10/2020). Foto: Dok KKP

Langkah tersebut tegas Tebe, sapaannya, sebagai upaya mempersempit ruang gerak para pelaku illegal fishing karena di sekitar rumpon-rumpon selama ini kapal-kapal asing melakukan aktivitas pencurian ikan.

Setidaknya ada 4 rumpon berhasil diamankan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 007 dalam operasi penertiban baru-baru ini karena tidak memiliki izin tentang rumpon yang salah satunya mengatur penandaan pada rumpon yang dipasang di WPP-NRI.

Menurutnya, selama ini modus operandi pencurian ikan di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi didominiasi oleh kapal perikanan yang mengoperasikan alat tangkap jaring purse seine dan pancing tuna.

Para pencuri ikan tersebut sangat bergantung pada rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Rumpon-rumpon tersebut dipasang untuk mengumpulkan ikan-ikan jenis pelagis.

“Mereka memancing dan setting jaring juga di sekitar rumpon,” terang Tebe.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan, bahwa selain untuk memutus mata rantai illegal fishing di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi, operasi pengangkatan rumpon ini juga merupakan langkah penting melindungi sumber daya ikan yang ada di laut Indonesia.

Menurut Ipung, rumpon-rumpon tersebut juga berpotensi mengganggu jalur migrasi atau ruaya ikan yang akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan ikan di WPP-NRI secara keseluruhan.

“Beberapa studi menyampaikan seperti itu, rumpon-rumpon ini mengganggu ruaya ikan, khususnya untuk ikan-ikan yang dikenal sebagai highly migratory species seperti tuna dan sejenisnya,” terang Ipung.

Antisipasi hal tersebut lanjutnya, telah melakukan pemetaan sejumlah titik pemasangan rumpon ilegal yang ada di laut Indonesia melalui air surveillance. Operasi pengangkatan dengan melibatkan aparat terkait lainnya  segera dilakukan mengingat jumlahnya juga masih cukup banyak.

“Operasi skala besar untuk penertiban rumpon dengan melibatkan banyak instansi keamanan laut melalui Satgas 115 sedang kami rancang,” ujar Ipung yang juga Wakil Komandan Sektor Bidang Intelijen dan Operasi Satgas 115 ini.

KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo terus menunjukkan komitmen dalan memberantas illegal fishing selain melakukan penangkapan terhadap 76 kapal pelaku illegal fishing yang berasal dari berbagai negara.

Ditjen PSDKP-KKP telah melakukan pengangkatan 68 rumpon ilegal yang berada di sejumlah perairan di Indonesia, sebagian besar di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi.

Lihat juga...