Peserta Melebihi Kuota, Dominasi Pelanggaran Kampanye Pilkada di Jateng

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Jumlah peserta kampanye lebih dari 50 orang, mendominasi penyebab pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 di Jateng.

“Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang lanjutan pilkada di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan kampanye di dalam gedung diperbolehkan, namun jumlah peserta yang hadir dibatasi maksimal 50 orang. Selain itu, juga memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter dengan menggunakan alat pelindung diri, minimal masker, yang menutupi hidung, mulut hingga dagu,” papar Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, saat dihubungi di Semarang, Kamis (22/10/2020).

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih saat dihubungi di Semarang, Kamis (22/10/2020). Foto: Arixc Ardana

Aturan tersebut yang kemudian banyak dilanggar oleh peserta kampanye. Tercatat dari 16 pelanggaran pada masa kampanye Pilkada 2020, dari tanggal 26 September 2020 hingga 22 Oktober 2020, 15 pelanggaran di antaranya dikarenakan jumlah peserta kampanye melebihi ketentuan atau di atas 50 orang.

Jumlah ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jateng, yakni di Kabupaten Purbalingga 5 kali, Kabupaten Klaten 4 kali, Kabupaten Pekalongan 4 kali, Kota Pekalongan 1 kali, Kabupaten Demak 1 kali, dan Kabupaten Wonosobo 1 kali pelanggaran protokol kesehatan.

“Jadi dari 16 kasus pelanggaran protokol kesehatan, hanya satu pelanggaran yang dikarenakan melibatkan anak-anak di lokasi kampanye. Sementara, 15 pelanggaran lainnya, karena peserta kampanye melebihi aturan yang ditetapkan,” lanjutnya.

Ditandaskan, dari kasus tersebut, sebanyak 14 kasus sudah diberi surat peringatan, satu kasus imbauan lisan, dan satu kasus lainya, menjadi temuan dugaan pelanggaran.

“Kita sudah memberikan surat peringatan kepada tim kampanye atau tim pelaksana kampanye. Setelah diberi surat peringatan, mereka menghentikan kampanye atau membubarkan diri,” tambah Sri.

Ditegaskan, berdasarkan pada pasal 58 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020, metode kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas, masih diperbolehkan dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan.

“Selain itu juga tak melibatkan balita, lansia dan ibu hamil, karena mereka ini masuk dalam kelompok rentan tertular Covid-19,” tandasnya.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin, menambahkan, pihaknya memastikan akan terus mengawasi tahapan dalam pelaksanaan Pilkada, di tengah pandemi Covid-19.

“Di satu sisi, kita tetap akan mengutamakan pencegahan. Jika ada indikasi akan muncul pelanggaran, jajaran Bawaslu langsung melakukan pencegahan,” terangnya.

Dirinya mencontohkan, pada saat akan ada kampanye  dengan peserta melebihi kuota 50 orang, pihaknya akan menyarankan agar kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sesi.

“Misalnya ada 100 orang peserta, kita sarankan untuk dibagi menjadi dua sesi kampanye. Namun jika saran ini tidak dihiraukan, dan tetap menggelar kegiatan dengan jumlah peserta melebihi aturan tentu kita tegur, lisan, tertulis, hingga pembubaran paksa, jika tetap tidak diperhatikan,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap partisipatif pengawasan masyarakat bisa terus berjalan, sehingga bisa saling bersinergi dalam melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran selama masa kampanye

“Tahapan masa kampanye ini akan berlangsung hingga 5 Desember 2020 mendatang. Untuk itu, kita juga tetap meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu pengawasan, sebagai bentuk partisipatif mereka dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” pungkasnya.

Lihat juga...