PHK Sepihak, SPSI Bekasi Minta Diselesaikan Sesuai Norma

BEKASI — PT. Multi Karya Sinar Dinamika (MKSD) di Jalan Wahab Affan, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali didemo puluhan pekerja yang tergabung dalam SP LEM SPSI. Aksi ketiga kalinya itu terkait pemutusan hubungan kerja sepihak. Pekerja menuntut penyelesaian sesuai norma yang berlaku.

Pekerja yang di-PHK sepihak itu menuding perusahaan yang bergerak di bidang otomotif sebagai vendor Astra International itu juga telah melakukan pelanggaran hukum union busting atau pemberangusan organisasi Serikat Pekerja (SP) di dalam perusahaan.

“Tuntutan buruh berawal dari perselisihan terkait PHK sepihak terhadap 37 karyawan tetap dan puluhan tenaga kontrak. Perusahaan melakukan pemotongan upah dengan alasan Covid-19 berdampak pada penurunan order,” ungkap Warnadi Ketua DPC SP LEM SPSI Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (15/10/2020).

Pekerja tentu menolak perusahaan tidak membayar penuh upah dengan alasan apa pun. Atas sikap itu akhirnya terjadi PHK. Meski sudah berulang kali diprotes bahkan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk musyawarah mufakat tetapi tidak ada titik temu.

“Serta merta perusahaan pernah mentransfer pesangon ke rekening masing-masing pekerja. Tetapi ditolak, dan mereka meminta bisa diselesaikan sesuai norma berlaku,” papar Warnadi.

Saat ini jelas Warnadi, perusahaan juga sudah memberi kuasa kepada pihak ketiga, sampai hari ini masih bipartit, sudah puluhan kali dilakukan tetap menemui jalan buntu. Komunikasi LEM SPSI juga terhambat harus melalui lawyer yang ditunjuk.

Dikatakan selama perusahaan belum menjalankan kewajibannya sesuai norma berlaku, pekerja akan terus menggelar aksi di depan perusahaan tersebut.

“Mau bagaimana lagi, itu hak pekerja. Mereka punya tanggungan keluarga, cara berjuang buruh ya begitu demo. Mau apa lagi, segala cara sudah dilakukan tapi tetap buntu. Demo saja setiap hari tidak masalah, ganti gantian. Pihak keamanan juga memaklumi,” ujarnya karena itu menyangkut hak buruh yang dirampas perusahaan.

Sementara itu Ketua PUK FSP LEM SPSI PT Multikarya Sinar Dinamika, Ibrahim Adi, menegaskan aksi yang digelar tersebut ketiga kalinya, karena belum ada penyelesaian sesuai norma berlaku oleh pihak perusahaan.

Dia menjelaskan, persoalan antara pekerja dengan perusahaan MKSD tersebut sudah terjadi sejak April 2020. Hal itu bermula soal kontrak yang belum selesai diputus, tapi tidak dibayar. Dan mereka dijanjikan akan dipanggil kembali dengan kontrak diputihkan.

Tapi imbuhnya, diketahui beberapa hari setelah ada pemutusan kontrak ironisnya perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja baru melalui sistem upah harian. Padahal sebelumnya karyawan kontrak dijanjikan akan dipekerjakan kembali.

“Tapi sudah enam bulan ini mereka tidak dipanggil. Enam bulan tidak digaji, sisa kontrak tidak dibayar. Dipekerja kembali pun belum,” tegasnya.

Hal tersebut berlanjut kepada 37 karyawan tetap dari April. Meski sudah kerja penuh hanya dibayar 75 persen dari basic upah. Saat itu karyawan meminta solusi dengan tidak mempersoalkan upah bulan April dibayar 75 persen, asal sisanya dibayar belakangan hari. Tapi pihak perusahaan tetap memaksa hanya bayar 75 persen alasan perusahaan omzet menurun.

Kondisi itupun berlanjut, upah karyawan dibayar pada bulan Mei hanya 60 persen. Dan puncaknya pada bulan Juni, meski karyawan kerja penuh tapi hanya dibayar 45 persen.

“Saat itu kami PUK LEM SPSI mencoba mediasi dan keluarlah anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi saat surat dinas belum keluar pekerja dipanggil pada 14 Juli 2020.  Lalu beri penjelasan tentang efisiensi, tapi sayangnya saat itu juga keluar surat PHK terhadap 11 pengurus, dan 26 anggota PUK LEM SPSI di perusahaan tersebut,” ucapnya.

PHK itu setidaknya membabat habis pengurus PUK LEM SPSI dengan menyisakan hanya 7 orang pengurus tidak di-PHK. Artinya Selain PHK, MKSD  juga telah melakukan pelanggaran hukum union busting. Bipartit pun sudah berulang kali dilakukan tapi belum ada titik temu.

Bahkan hari ini, lanjut Ibrahim, mediasi kembali dilakukan masih menemui jalan buntu. Artinya masih 1 (satu) kali pasal 156, normatifnya adalah 2 (dua) kali pasal 156 atau familiarnya 2 PMTK.

“Untuk aksi selanjutnya masih menunggu hasil kordinasi perangkat DPC FSP LEM SPSI,” pungkasnya.

Lihat juga...