Polri Diminta Bijaksana Sikapi Aksi Buruh

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti soal kebijakan Kapolri dalam menyikapi konflik buruh dan pengusaha. Pihaknya  meminta institusi tersebut dapat mengedepankan asas profesional, modern, terpercaya (promoter) dan menghargai hak buruh yang tertuang dalam perundang-undangan, seperti hak unjuk rasa maupun mogok kerja.

“Kapolri harusnya mau memahami bahwa persoalan buruh adalah persoalan laten dan tidak pernah berhenti sejak Indonesia merdeka,” ungkap Neta S Pane, Ketua Presidium IPW, melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Dikatakan, bahwa persoalan yang terjadi sekarang dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri, sehingga nasib buruh terus terpinggirkan. Oleh sebab itu IPW berharap, Polri dalam menyikapi hal ini seharusnya mengedepankan sikap promoter yang dimilikinya.

“Artinya, jika melihat Kapolri mengeluarkan surat telegram (TR) bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan seluruh jajarannya di 25 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota, agar melarang aksi unjuk rasa,  tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter,” paparnya.

Dipahami, pelarangan itu bertujuan untuk pencegahan penularan Covid-19 serta pertimbangan keselamatan semata. Selain itu surat telegram tersebut dikeluarkan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Hanya saja tegasnya, pelarangan mutlak dalam surat itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan UU. Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Di sinilah Kapolri perlu bersikap bijak, dengan cara mengingatkan para buruh bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto, sehingga dalam melakukan aksi para buruh perlu menahan diri,” ujarnya.

Memang cukup mengkhawatirkan, penyebaran Covid-19 rawan munculnya klaster baru dari kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Hal ini juga patut menjadi pertimbangan para buruh. Bisa saja hal tersebut yang menjadi pertimbangan Polri untuk tidak memberi izin terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan kerumunan.

Namun dia menegaskan, Polri juga harus mau memahami persoalan buruh. Bahwa alasan buruh melakukan demo dan mogok adalah untuk menolak RUU Ciptaker karena tercantum keputusan bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dihilangkan.

Selain itu, cuti besar dan cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak karyawan. Akibatnya, buruh perempuan bisa tidak  mengambil hak cuti haid dan hamil karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut.

Menurutnya,  peraturan baru tersebut khususnya tentang cuti haid dan hamil hilang dan dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan.

“Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus tetap dibayar upahnya. Apakah Polri dan Kapolri peduli,” pungkasnya.

Lihat juga...