Rekstrukturisasi Kredit Terdampak COVID-19 di Sumbar Mencapai Rp8,4 Triliun

Kepala OJK perwakilan Sumbar, Misran Pasaribu – Foto Ant

PADANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, restrukturisasi kredit debitur terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk perbankan umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatera Barat (Sumbar), mencapai Rp8,4 triliun.

Restrukturisasi tersebut adalah yan sudah disetujui hingga 2 Oktober 2020. “Dari Rp8,4 triliun tersebut, kredit UMKM senilai Rp6,7 triliun dengan 110.250 debitur dan non UKM Rp1,6 triliun dengan 8.989 debitur,” kata Kepala OJK perwakilan Sumbar, Misran Pasaribu, Kamis (22/10/2020).

Restrukturisasi merupakan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di perbankan dan perusahaan pembiayaan, dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit hingga konversi kredit. “Kebijakan restrukturisasi diberikan alam rangka menjaga stabilitas keuangan dan pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Misran menerangkan, dalam proses restrukturisasi debitur wajib mengajukan permohonan, dan melengkapi data yang diminta perbankan. Kemudian bank akan melakukan penilaian apakah debitur tersebut terdampak langsung serta melihat rekam jejak pembayaran. “Setelah itu bank akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil kemampuan debitur membayar cicilan,” jelasnya.

Saat ini di Sumbar, jumlah UKM terdampak COVID-19 mencapai 198.705 debitur. Dengan baki debet Rp9,7 triliun, non UKM 10.961 debitur dengan baki debet Rp2,3 triliun. Sementara untuk nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang restrukturisasi telah disetujui mencapai Rp364 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari 4.673 debitur, terdiri atas UKM Rp347 miliar dengan jumlah debitur 4.358 dan non UKM Rp17 miliar dengan debitur 315 orang.

Sedangkan restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 pada perusahaan pembiayaan di Sumbar, hingga 2 Oktober 2020, telah mencapai Rp2,7 triliun dengan jumlah debitur 81.172 unit. Tiga jenis restrukturisasi kredit terbesar yang diberikan perbankan kepada debitur meliputi penundaan pembayaran pokok atau bunga Rp2,73 triliun untuk 73.792 debitur, perpanjangan jangka waktu sebanyak Rp1,42 triliun untuk 35.128 debitur, dan penurunan suku bunga sebanyak Rp1,41 triliun untuk 1.501 debitur. Kebijakan pemberian keringanan bagi pelaku industri jasa keuangan akibat wabah COVID-19 tersebut, diberikan melalui kebijakan POJK No36/POJK.02/2020 mulai 2 Juni 2020. (Ant)

Lihat juga...