Sertifikat Tanah Bisa Jadi Agunan KUR

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengungkapkan, pemerintah tengah fokus melakukan sinergitas program pemberdayaan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), dengan memberi bantuan yang akan dapat menunjang produktivitas mereka.

“Salah satunya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR),” ujar Iskandar pada acara Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT Masyarakat bagi Pelaku UMK, Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, di Kabupaten Garut, Senin (12/10/2020) dan disiarkan secara virtual.

Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian serta melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Khusus di Kabupaten Garut, menurut Iskandar, penyaluran KUR sudah mencapai Rp8,94 miliar kepada 409 debitur KUR. Sedangkan, penyaluran KUR kepada penerima SHAT secara nasional, baik petani maupun pembudidaya ikan, yaitu sebanyak Rp48,07 miliar kepada 1.344 debitur KUR.

“Diharapkan penyaluran KUR kepada petani maupun pembudidaya ikan pemilik SHAT tersebut ke depannya dapat diperluas dengan penyaluran KUR dari 39 Penyalur KUR lainnya,” tuturnya.

Total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp188,68 triliun, dengan NPL terjaga di angka 0,84 persen.

Khusus Provinsi Jawa Barat, total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp16,65 triliun (12,72% terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 563.440 debitur.

“Sementara, realisasi KUR Kabupaten Garut dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp873,7 miliar (0,67 persen terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 31.384 debitur. Ada pun KUR Kabupaten Garut yang disalurkan untuk sektor pertanian dan perikanan telah mencapai Rp113,7 miliar (0,09 persen terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 6.774 debitur, untuk periode Januari sampai 8 Oktober 2020,” papar Iskandar.

Selanjutnya, salah satu agenda kerja Kelompok Kerja Lintas Sektoral (Pokja Lintor) pusat adalah melakukan sinkronisasi data pemberdayaan SHAT dari seluruh sektor usaha. Dari proses tersebut, telah diperoleh sebanyak 14,4 juta data berdasarkan nama dan alamat dari lintor.

Dari jumlah itu. sebanyak 11,6 juta data lintor masih dalam proses integrasi, kemudian sisanya 2,8 juta telah diintegrasikan, dan terindentifikasi masih ada 1,37 juta data pemberdayaan yang belum memiliki sertifikat. Data ini dapat didorong untuk menjadi CP/CL penerima sertipikat SHAT dari masing-masing lintor (asset reform).

“Jadi, piloting Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT di Kabupaten Garut diharapkan dapat menggerakkan sektor riil di sana, sehingga akan membantu mengungkit perekonomian di sisa tahun 2020. Memicu peningkatan sinkronisasi data itu merupakan kunci terlaksananya pemberdayaan SHAT, dan akan dapat mendorong pelaksanaan pemberdayaan SHAT di daerah-daerah lain nantinya,” pungkas Iskandar

Lihat juga...