Setahun Jokowi-Ma’ruf, Bidang Pendidikan Dinilai Belum Ada Kemajuan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dinilai belum memberikan kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan. Mimpi untuk memiliki grand design tak jua terwujud, padahal anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahunnya.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyatakan keprihatinannya bahwa hingga detik ini, Indonesia tidak pernah memiliki evaluasi dan cetak biru (blueprint) atau  grand design atau peta jalan (road map).

“Memang saat ini Kemendikbud telah menyusun tapi sayangnya peta jalannya cukup membingungkan,” kata Indra tegas saat dihubungi Cendana News, Kamis (22/10/2020).

Ia menyatakan, harusnya Mendikbud menyusun peta jalan itu, seperti layaknya ia menjalankan perusahaan transportasi online miliknya, Gojek.

“Harusnya belajar dari pengemudi Gojek. Lihat di peta jalannya, ada titik penjemputan, ke mana dan biayanya berapa. Peta jalan Kemendikbud kan tidak menjelaskan seperti itu,” ucapnya.

Tidak ada kejelasan di mana titik akan dimulai, target apa yang akan dicapai dan berapa biayanya, menurutnya, tidak pernah masuk dalam peta jalan yang dibikin pemerintah.

“Padahal semua itu penting agar tujuan tersebut tercapai secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batasan waktu,” ungkapnya.

Indra menyatakan pemerintah dapat menggunakan konsep SMART goals (specific, measurable, attainable, realistic, time-bound) atau FAST goals (frequent discussions, ambitious in scope, measured by specific metrics and milestones and transparent for everyone in the organization to see) yang diciptakan oleh Harvard.

“Tujuannya juga harus sering didiskusikan, termasuk kepada publik karena urusan pemerintah adalah urusan publik. Tujuan harus mencakup ambisi-ambisi yang tinggi, tujuan harus dapat diukur dengan alat ukur yang akurat dan dijadikan tonggak sejarah, serta tujuan harus transparan untuk seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.

Apa yang dinyatakan pasangan pemimpin setahun lalu, tentang pembangunan SDM unggul, menurut Indra adalah hal yang sangat tepat.

“Karena harus diakui bahwa saat ini bangsa Indonesia belumlah unggul dibandingkan dengan bangsa lain. Kalau kita gunakan PISA (Programme for International Student Assessment) sebagai alat ukur, terlihat Indonesia belum menunjukkan keunggulan apa pun, sejak PISA diluncurkan tahun 2000,” paparnya lebih lanjut.

Pada PISA tahun 2018, literasi Indonesia mendapatkan skor 371 sedangkan rerata negara-negara OECD mendapatkan skor 487. Indonesia mendapatkan skor 379 untuk numerasi dibandingkan rerata negara-negara OECD di 489.

Dan untuk sains Indonesia mendapatkan skor 396 sedangkan rerata negara-negara OECD di 489.

Data yang lebih detail lagi bisa dilihat perbandingan antara peserta didik dari Indonesia dibandingkan dengan Vietnam dan rerata negara-negara OECD untuk urusan literasi (membaca). 55,4 persen anak Indonesia kemampuan membacanya berada di level 1 (terendah) sedangkan Vietnam hanya 13,9 persen saja dan rerata negara OECD di 20,1 persen. Vietnam dan negara-negara OECD lain menempatkan porsi terbesar pada kemampuan membaca di level 3, Vietnam 35,2 persen dan negara-negara OECD di 27,9 persen.

“Inilah yang menurunkan kemampuan anak Indonesia untuk belajar. Bagaimana mampu belajar, jika tidak mampu membaca. Maksudnya membaca disini adalah membaca dan memahami makna dari apa yang dibaca. Kalau tidak mampu belajar, bagaimana mau unggul,” ujar Indra tegas.

Lebih jauh lagi, lanjutnya, distribusi kemampuan membaca anak Indonesia tersebut diatas menunjukkan kurva abnormal karena prosentase terbesar berada dilevel terendah atau level 1, sedangkan Vietnam dan negara-negara OECD lain persentase terbesar berada pada level membaca di tingkat menengah atau level 3.

“Jadi seakan-akan, bisa dikatakan bersekolah di Indonesia justru membuat anak semakin bodoh,” tandasnya.

Indra menyebutkan, harusnya data-data ini dijadikan titik awal dari program pembangunan SDM unggul yang dinyatakan pemerintah.

“Tapi apa mau dikata, tidak pernah disebutkan data-data tersebut. Bahkan Centre for Education Economics, sebuah organisasi riset pendidikan dari Inggris, dalam kajian 15 years of education in Indonesia: rising enrolment and flat learning profiles (Beatty, Berkhout, Bima, Coen, Pradhan, Suryadarma) yang diterbitkan di Annual Research Digest 2017-2018 menyatakan selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan Indonesia yang disebabkan karena sikap komplasen bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. Semua orang menganggap semuanya baik-baik saja padahal kalau jika kita melihat hasil PISA, kondisi Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan,” kata Indra lebih lanjut.

Program pemerintah yang tidak mengalami perbaikan ini, menurutnya, setiap tahun hanya bertambah dalam jumlah anggaran saja.

“Istilah yang dipakai dalam kajian tersebut adalah BAUWMM (Business as Usual with More Money) alias kegiatan yang sama dengan anggaran yang lebih banyak,” imbuhnya.

Indra menyebutkan ada banyak program pemerintah tapi tidak ada inovasinya.

“Kurikulum selalu berganti bersamaan dengan pergantian Mendikbud seperti kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, revisi Kurikulum 2013, dan penyederhanaan kurikulum,” tandasnya.

Program Merdeka Belajar sendiri, lanjutnya, belakangan diketahui merupakan merk dagang sebuah perusahaan asing yang kebetulan menjadi penasihat mendikbud di mana mereka juga menjalankan konsep yang sama dengan POP di tahun 2019 lalu dengan nama KOP (Komunitas Organisasi Pendidikan) yang sebenarnya programnya tidak jauh berbeda dengan MGMP Reborn milik Kemendikbud di periode sebelumnya.

“Sekilas terlihat bahwa tidak ada inovasi baru pada program Kemendikbud, semuanya sebatas ganti nama saja, dan tentunya memakan anggaran lebih banyak,” urainya.

Contohnya, untuk Ujian Nasional tahun 2020 ini anggarannya Rp200 miliar sedangkan untuk Asesmen Nasional tahun depan anggaran melonjak menjadi Rp1,4 trilyun.

“Padahal kita semua berharap banyak pada Mendikbud Nadiem Makarim, seorang milenial dengan latar belakang pendiri perusahaan start-up digital sukses, untuk membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai tulang punggung program pembangunan SDM unggul. Jika kita mengharapkan perubahan dari kualitas SDM menjadi unggul maka program-program pendidikan harus berubah secara substansi bukan sekedar ganti nama saja,” ujarnya.

Untuk mewujudkannya, Indra menegaskan diperlukan evaluasi yang menyeluruh, obyektif,  dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti.

“Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah melainkan untuk mencari solusi masalah. Setelah evaluasi, lalu disusun cetak biru atau grand design atau peta jalan pendidikan Indonesia yang jelas titik awalnya dan tujuan akhir, waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang diperlukan agar tujuan tersebut tercapai,” ujarnya lagi.

Ia menyatakan kondisi pandemi ini menjadi momentum waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia.

“Jangan sampai hal yang sangat penting demi masa depan bangsa ini, disusun oleh kelompok elitis secara tertutup yang pastinya akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...