Siswa Rintisan Sekolah Virtual di Jateng Miliki Hak Sama

Editor: Koko Triarko

Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum, saat ditemui di Semarang, Kamis (15/10/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Dewan Pendidikan Jawa Tengah memastikan para siswa yang tercatat menuntut ilmu di dua sekolah virtual rintisan, masing-masing di SMAN 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali, dan SMAN 3 Brebes, memiliki hak yang sama selayaknya siswa di sekolah umum.

Hal tersebut menjawab pertanyaan dari masyarakat, terkait status siswa yang bersekolah di sekolah virtual di Jateng, yang diluncurkan pada Rabu (14/10/2020).

“Kita pastikan seluruh siswa yang bergabung dalam sekolah virtual rintisan yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, berstatus siswa sekolah negeri. Mereka juga sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Jadi, resmi sebagai sekolah pemerintah, namun modelnya virtual,” papar Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Prof. Rustono, saat dihubungi di Semarang, Kamis (15/10/2020).

Ditandaskan, dengan terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, para siswa tersebut memiliki hak yang sama dengan siswa di sekolah umum.

“Termasuk, saat mereka nanti lulus dan akan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, status dan hak mereka sama,” tandasnya.

Pihaknya berharap, upaya dalam penanggulangan angka putus sekolah di Jateng melalui sekolah rintisan virtual untuk jenjang SMA tersebut, juga bisa ditambah ke wilayah lainnya.

“Sekolah virtual ini menjadi jalan yang terbaik untuk anak-anak putus sekolah, atau tidak semangat sekolah di sekolah reguler. Ini juga untuk memenuhi hak anak, akan pendidikan,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Veteran Semarang tersebut.

Sementara, Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum, menjelaskan rintisan sekolah virtual tersebut untuk menjembatani kebutuhan anak atau siswa akan pendidikan, namun terbentur biaya dan waktu.

“Jadi dari hasil pendaftaran siswa baru jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021 di Jateng, ada sekitar 4.800 lulusan SMP yang tidak mendaftar sekolah. Setelah kita cek, ternyata mereka tidak bersekolah, karena alasan faktor ekonomi, tidak punya biaya,” terangnya.

Dari kondisi tersebut, kemudian dilakukan terobosan dengan membuat sekolah virtual di SMAN 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali, dan SMAN 3 Brebes.

“Kenapa kita pilih di dua wilayah tersebut? Karena angka putus sekolah di sana cukup tinggi. Sebagai tahap awal, per rombel atau per kelas masih kita batasi 36 siswa. Masing-masing baru satu kelas. Jika nantinya berjalan bagus, jumlah kelas akan kita tambah. Termasuk, tidak menutup kemungkinan dibuka sekolah serupa di wilayah lainnya,” tandas Padmaningrum.

Pihaknya juga memastikan, sistem sekolah virtual sama dengan sekolah reguler pada umumnya. Selain terdaftar di Dapodik, siswa juga mendapat kurikulum yang sama serta memperoleh ijazah setelah lulus sekolah.

“Hanya saja yang membedakan hanya proses pembelajaran, karena dilakukan secara daring atau virtual, dan sesekali tatap muka. Nantinya setelah pandemi usai, juga tetap akan dilakukan secara daring. Ini hampir mirip dengan konsep universitas terbuka,” terangnya.

Ditandaskan, persyaratan agar bisa mengikuti sekolah virtual tersebut, memang disyaratkan siswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki semangat dan motivasi untuk belajar.

“Sebelumnya, kita sudah melakukan seleksi atau survei melalui pihak kecamatan dan kelurahan, bersama perwakilan Disdikbud di masing-masing wilayah. Tim ini yang menyeleksi, dari data siswa yang tidak melanjutkan pendidikan,” tambahnya.

Di satu sisi, untuk memenuhi kebutuhan pulsa internet hingga fasilitas sarana dan prasarana, selama sekolah virtual, terlebih para siswa yang tergabung merupakan keluarga tidak mampu, pihaknya memberikan bantuan beasiswa serta peralatan, seperti telepon pintar sebagai sarana pendidikan.

“Mereka seluruhnya mendapat beasiswa dari Pemprov Jateng. Termasuk telepon pintar sebagai media pembelajaran sekolah virtual,” tegasnya.

Padmaningrum juga ingin memastikan, bahwa program sekolah virtual tersebut tidak untuk mengambil jatah siswa bagi sekolah swasta.

“Ini semata-mata untuk membantu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, karena ketidakmampuan biaya,” pungkasnya.

Lihat juga...