Tak Netral, Bawaslu Kota Semarang Semprit 8 ASN

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang melaporkan sebanyak delapan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi ASN, atas dugaan ketidaknetralan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020.

“Dari hasil pengawasan yang kita lakukan, ada delapan orang ASN yang kita nilai tidak netral, karena keterlibatan mereka dalam tahapan kampanye Pilwakot 2020. Mereka terdiri dari enam orang ASN di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta dua ASN di lingkungan Pemkot Semarang, ” papar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, saat dihubungi, di Semarang, Rabu (7/10/2020).

Pelanggaran yang dilakukan seragam, yakni melakukan foto bersama paslon dan mengunggah foto tersebut di media sosial.

“Kita sudah menindaklanjuti pelanggaran tersebut, dengan melaporkan temuan ini ke Komisi ASN.  Terkait sanksi, menjadi kewenangan Komisi ASN. Bawaslu hanya menangani dan mengkaji hukumnya, namun kita tetap mengawal hingga sanksi diberikan dan dilaksanakan,” tandasnya.

Dijelaskan, jika nanti rekomendasi sanksi dari Komisi ASN tidak dilaksanakan, maka data pelanggaran ASN tersebut akan dimasukkan  ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Akibatnya, pelanggaran tersebut akan tercatat dalam rekam jejak,  yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN tersebut. Untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN, dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN tersebut.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin, kembali mengimbau dan mengingatkan akan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilwakot Semarang 2020. Dipaparkan, sesuai UU No 5/ 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.

“Asas netralitas ini, diartikan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun. Dalam aspek politik, sudah seharusnya netralitas dijunjung tinggi demi terwujudnya reformasi birokrasi,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya terus mengimbau, mengingatkan dan berupaya melakukan pencegahan, terutama dengan menitik beratkan pada ASN di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Semarang, karena dinilai memiliki potensi rentan terhadap politik praktis dan ketidaknetralan.

Tidak hanya itu, Amin juga menjelaskan, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas ASN yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Men PAN-RB, Mendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Bawaslu RI, ada 16 larangan yang harus dihindari ASN untuk menjaga netralitas.

“Tidak hanya melarang secara fisik, seperti menghadiri deklarasi peserta pilkada, atau foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan gerakan yang mengindikasikan keberpihakan, namun juga ada aturan secara non fisik. Misalnya, ikut kampanye atau sosialisasi di media sosial, selain itu juga dilarang share dan memberikan komentar atau like, di media sosial terhadap paslon. Termasuk, dilarang menyebarkan visi misi paslon secara digital,” terangnya.

Selain itu, ASN juga dilarang untuk memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan paslon, menjadi peserta kampanye, hingga mengerahkan orang lain serta menggunakan fasilitas negara.

Lihat juga...