Wamenag: Tak Boleh Ada Potongan Dana Bantuan Operasional Pesantren

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, dana bantuan operasional pesantren harus tersalurkan 100 persen sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan untuk tiap-tiap pondok pesantren.

“Kami tegaskan, tidak ada kewajiban uang harus dibelanjakan ke pihak tertentu terkait pengadaan alat kesehatan, misalnya. Juga tidak ada uang terima kasih. Bantuan ini sepenuhnya diserahkan kepada pengasuh pesantren. 100 persen harus diterima pengasuh pesantren,” ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid di sela-sela kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pada Selasa (27/10/2020), di Garut, Jawa Barat.

Menurut Wamenag, bantuan dengan totoal anggaran sebesar Rp2,5 triliun ini adalah bentuk perhatian pemerintah agar pesantren bisa terbantu dalam upayanya mencegah penyebaran Covid-19 dan menunjang proses belajar mengajar selama masa pandemi.

“Kami dari Kemenag ingin memastikan bahwa anggaran dari pemerintah diterima kepada yang berhak, dipergunakan secara optimal dan manfaatnya dirasakan seluruh komponen yang ada di pesantren,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani memaparkan, bahwa anggaran bantuan operasional pesantren akan dicairkan dalam tiga tahap.

Tahap pertama, dicairkan mulai akhir Agustus dengan anggaran Rp930,84 miliar (35,8 persen). Tahap kedua dicairkan pada awal Oktober dengan anggaran mencapai Rp1,089 triliun (41,9 persen). Dan tahap ketiga sebesar Rp578,62 miliar atau 22,3 persen, dijadwalkan cair mulai awal November.

“Total ada 21.173 pesantren, 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan 112.008 Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ) yang akan menerima bantuan ini. Selain operasional, ada juga bantuan pembelajaran daring untuk 14.115 lembaga pendidikan yang sudah dicairkan seluruhnya pada tahap I dan II,” kata Dhani.

Adapun untuk bantuan operasional pesantren, terbagi dalam tiga kategori, sesuai jumlah santri. Pesantren kategori kecil mendapat Rp25juta, sedang Rp40 juta, dan pesantren besar mendapat Rp50 juta.

“Meski nilainya tidak besar, tapi ini bentuk kehadiran negara agar santri bisa belajar dengan baik. Mari kita amankan program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya,” imbuh Dhani.

Terakhir, Dhani menyatakan, bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang namanya ditetapkan sebagai penerima bantuan, bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur, sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apa pun. Haram hukumnya, apabila bantuan ini dikutip oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan 100 persen hak ibu dan bapak pengasuh pesantren,” tutup Dhani.

Lihat juga...