Wamenkeu: Reformasi Pensiun Jadi Agenda Prioritas

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan, reformasi di bidang pensiun merupakan salah satu topik dalam agenda reformasi struktural yang harus dilakukan untuk dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi pada jangka menengah dan panjang.

“Reformasi yang dapat mendorong negara kita mendapatkan prospek pertumbuhan menengah dan panjang adalah dengan reformasi pensiun, yang masih terus kita cari bentuknya. Karena walaupun dalam masa pandemi, reformasi struktural dalam bidang ekonomi sangat penting untuk dilakukan,” ujar Suahasil saat memberikan sambutan dalam Webinar Internasional bertajuk Designing the Optimum Ecosystem of Pension, Kamis (22/10/2020).

Saat ini terdapat 3 lembaga besar yang mengelola dana pensiun di Indonesia yaitu PT Taspen (Persero), pengelola dana pensiun aparatur sipil negara (ASN); PT Asabri (Persero), pengelola dana pensiun tentara, polisi dan ASN di Kementerian Pertahanan; serta BPJS-Ketenagakerjaan pengelola dana pekerja formal di sektor swasta.

“Selain itu, ada juga institusi swasta seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK),” tandasnya.

Wamenkeu menilai, apabila reformasi pensiun ini tidak dilaksanakan, maka dana pensiun Indonesia di 2045 hanya akan mencapai 13 persen PDB. Reformasi program pensiun harus menjawab berbagai tantangan seperti bagi para pekerja informal, agar para pekerja tersebut dapat terlindungi di masa tuanya.

“Bagaimana sistem pensiun terbaik bagi ekonomi dengan informalitas yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang bekerja secara informal dapat terlindungi juga,” ungkap Wamenkeu.

Saat ini, hampir semua pekerja informal, yang jumlahnya sekitar 60 persen dari total pekerja, tidak tercakup oleh program perlindungan pendapatan pensiun.

“Tantangan lainnya yang harus dijawab adalah meningkatkan kecukupan program pensiun, penegakan program pensiun, serta bagaimana memperdalam sistem keuangan melalui dana pensiun. Skema agar Pemerintah dapat menggunakan dana pensiun dalam pendalaman sistem keuangan ini belum terbentuk,” paparnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan reformasi pensiun. Selain karena bonus demografi yang berangsur berkurang ke depan, hal ini disebabkan karakter manusia lanjut usia yang secara natural membutuhkan perhatian lebih untuk kelangsungan hidupnya.

“Misalnya, lansia memiliki prevalensi disabilitas yang lebih tinggi, lebih rentan miskin, dan terekspos gangguan kesehatan yang besar. Untuk merespon keadaan ini, reformasi pensiun diperlukan untuk membangun sistem yang mampu menyeimbangkan antara keterjangkauan pembiayaan dan kecukupan manfaat, serta keberlanjutan program,” tukas Febrio.

“Hal ini akan dilakukan melalui reformasi desain, tata kelola, transparansi, dan strategi alokasi aset kelolaan dana pensiun, serta penguatan dan penyempurnaan regulasi agar lebih harmonis,” sambungnya.

Adapun arah reformasi pensiun kedepan akan memberi titik berat di antaranya pada (i) eksposur APBN yang terkendali; (ii) sistem monitoring dan evaluasi dengan data yang intensif untuk pemerintah pusat dan daerah; (iii) adanya struktur insentif yang adil bagi penyelenggara dan peserta program agar bertindak sesuai dengan tanggung jawab serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; serta (iv) dukungan ekosistem yang baik bagi program pensiun sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perlindungan sosial.

“Kita berharap ada saling tukar pikiran dari para narasumber sehingga dapat membantu terwujudnya sebuah inovasi kebijakan,” tutup Febrio.

Lihat juga...