Warga Desa Waiara Datangi BPN Pertanyakan Sertifikat Tanah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Belasan warga Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka mempertanyakan soal sertifikat tanah.

Warga bingung soal adanya sertifikat tanah yang berperkara di Pengadilan Negeri Maumere dan dimenangkan oleh satu pihak namun luas lahan sesuai sertifikat tersebut, ternyata meliputi tanah mereka yang juga sudah bersertifikat.

“Pada putusan PN Maumere tahun 2017 antara Vincen dan Florianus terkait tanah dan keputusannya dimenangkan Vincen,” jelas Emanuel Hardiyanto, SH, seorang advokat yang mendampingi warga saat ditanyai Cendana News di kantor BPN Sikka, NTT, Senin (26/10/2020).

Pengacara yang mendampingi warga Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT, Emanuel Hardiyanto saat ditemui di kantor BPN Sikka, Senin (26/10/2020). Foto: Ebed de Rosary

Menurut Emanuel, kalau diteliti lebih dalam terkait perkara tanah ini, ada masalah karena ada 2 sertifikat di atas obyek yang sama, dimana sertifikat 308 atas nama Lusia Luju yang menjadi dasar Vincen menggugat Florianus, luas tanahnya 875 meter persegi.

Ia tambahkan, di tanah yang sama di tahun 2018, BPN Sikka menerbitkan sertifikat dengan pemilik Florianus dengan luas 805 meter persegi dan denah kedua tanahnya berbeda, dimana satunya jajaran jenjang dan satunya lagi leter L.

“Kalau mempergunakan putusan pengadilan yang mengalahkan Florianus, maka ada beberapa rumah selain tanah yang didiami Florianus juga terdampak karena ada sekitar 3 Kepala Keluarga ikut terdampak,” ungkapnya.

Emanuel mengatakan, saat kejaksaan mau melakukan eksekusi gagal karena yang akan dieksekusi bukan hanya tanah milik Vincen, tetapi tanah milik 3 KK lagi yang semuanya mempunyai sertifikat.

Untuk mencegah konflik dan pertumpahan darah sebab kasus tanah sangat rentan terjadi konflik, maka pihaknya bersama warga mendatangi BPN Sikka untuk meminta penjelasan

“Kita langsung ke Polres Sikka untuk membuat laporan polisi agar penyidik bisa melakukan rekonstruksi supaya bisa diketahui secara pasti kepemilikan tanahnya,” terangnya.

Emanuel menambahkan, setelah ada rekonstruksi maka perlu ada gugatan baru di PTUN terkait dengan penerbitan sertifikat tanah dan soal keputusan PN Maumere yang memenangkan Vincen tim pengacara akan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Kepala BPN Sikka, NTT, Fransisko Viana Pareira, SH, M.Hum, mengapresiasi langkah masyarakat bersama tim pengacara didampingi Yosef Nong Soni anggota DPRD Sikka yang datang ke kantornya meminta penjelasan.

Menurut Fransisko, BPN Sikka terhalang oleh hukum dimana setiap bidang tanah yang sedang sengketa dan berperkara di Pengadilan Negeri, maka pihaknya tidak boleh melakukan pengukuran.

“Padahal kalau ada kewenangan untuk melakukan pengukuran maka masalahnya sudah selesai sebelum kasusnya dibawa ke ranah hukum,” sebutnya.

Fransisko meminta agar warga bersama tim pengacara meminta kepada pihak penyidik untuk melakukan rekonstruksi supaya pihaknya bisa diperintahkan untuk melakukan pengukuran tanah untuk diketahui statusnya.

Lihat juga...