2045, Angkatan Kerja di Indonesia Setengah dari Populasi

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjadi narasumber dalam acara Serap Aspirasi, Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan secara virtual, Kamis (19/11/2020). –Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyebut pada 2045 mendatang angkatan kerja Indonesia akan mencapai setengah dari total populasi penduduk atau sekitar 160,68 juta orang.

Atas dasar itulah, penyiapan lapangan kerja yang luas dan memadai harus dilakukan sesegera mungkin, untuk menghindari lonjakan angka pengangguran serta kemiskinan pada momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Penyiapan lapangan kerja mutlak harus dilaksanakan. Apalagi, pemerintah juga menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada saat itu,” ujar Menkeu dalam acara Serap Aspirasi, Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Menkeu menilai, Indonesia masih memiliki prospek ekonomi yang baik pada 2045. Pada tahun itu, ia memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 dunia, dengan pendapatan per kapita mencapai US$23.199.

“UU Cipta Kerja menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai semua cita-cita tersebut. Anak muda bisa memiliki kesempatan besar untuk mencari kerja maupun berwirausaha, dan menciptakan lapangan kerja sendiri,” tandasnya.

Dari sisi demografi, diperkirakan 75 persen penduduk akan hidup di perkotaan. Sementara 247,2 juta orang atau 80 persen penduduk diproyeksi masuk kategori berpenghasilan menengah.

“Sambil mereformasi pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja makin berkualitas, UU Cipta Kerja bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata,” tukas Menkeu.

Selain itu, kata Menkeu, pemerintah akan terus melakukan perbaikan pemetaan wilayah, sekaligus meningkatkan kemampuan menyerap dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam 25 tahun mendatang.

“Jika semua strategi itu berjalan, saya optimis Indonesia tidak akan menjadi negara yang terjerumus dalam jebakan berpenghasilan menengah (middle income trap),” imbuhnya.

Optimisme serupa juga diutarakan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat menjadi regulasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat, agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” jelas Sesmenko.

Seluruh draft RPP dan Rperpres dapat diunduh dan diberikan masukan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja di alamat www.uu-ciptakerja.go.id. Sampai saat ini, telah diunggah sebanyak 29 RPP.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholders. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja, untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Karena itu, untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” tutup Sesmenko.

Lihat juga...