Angkut Limbah B3 Covid-19, Pekanbaru Operasikan 12 Transporter

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru, mengoperasikan 12 transporter, untuk mengangkut limbah B3 COVID-19. Limbah tersebut dihasilkan dari berbagai rumah sakit dan klinik.

Limbah tersebut dikirim ke Jakarta, untuk dimusnahkan. “Limbah B3 COVID-19 itu berasal dari semua rumah sakit, klinik, Puskesmas dan sejenisnya. Mereka telah bekerjasama dengan transpoter dan limbah tersebut diambil dan diangkut oleh transporter-transporter,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Agus Pramono, Senin (9/11/2020).

Menurutnya, tekhnis pengambilan limbah-limbah tersebut adalah dikumpulkan terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dibawa ke Jakarta. Peran DLHK dalam hal ini, hanya bertugas melakukan pengawasan, terhadap pengambilan limbah-limbah itu.

Limbah itu kata Agus tidak boleh terlalu lama dikumpulkan sebelum dikirim. “Ada aturannya tidak boleh mengumpulkan terlalu lama, kecuali kalau disimpan dalam kulkasnya atau ruang pendingin,” katanya.

Tugas DLHK melakukan pemantauan melalui manifestnya pengangkutan. DLH juga memiliki link dengan Kementrian LHK, sebab mereka juga dipantau Kementerian LHK apalagi izin operasionalnya berasal dari Kemen LHK dan Dishub. “Kita pantau saja di sepanjang jalan, menuju dibawa ke Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Komisi I DPRD Provinsi Riau meminta, Pemprov Riau menjatuhkan sanksi, kepada instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mengabaikan penerapan bahkan melanggar protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Perubahan atas Perda Nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah sudah disahkan. Salah satu pasalnya memuat tentang penerapan prokes COVID-19. Dimana ada sanksi ancaman pidana yang diberlakukan bagi pelanggar prokes. Gubernur Riau Syamsuar diminta segera menerbitkan Peraturan Gubernur, sebagai turunan dari Perda tersebut yang lebih rinci untuk pelaksanaannya di lapangan.

Ade mengatakan, hal tersebut untuk menanggapi program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, yang mendatangkan kerumunan masyarakat untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi usia 17 tahun, dan juga pengurusan KTP rusak ataupun hilang pada pekan lalu.

“Kami berharap instansi seperti ini harus mendapat teguran dan sanksi tegas dari pemerintah karena dapat mendatangkan keramaian tanpa mempedulikan bahaya COVID-19. Sanksi ini diperlukan agar kejadian serupa tak terjadi lagi,” ucap Ade Agus.

Menurut dia, pemberian sanksi ini dinilai efektif untuk memberikan efek jera bagi OPD yang tak disiplin menjalan prokes COVID-19. “Dalam Perda ini diatur sanksi bagi pelanggar prokes baik individu maupun bagi pelaku usaha. Untuk instansi pemerintahan memang belum diatur. Tapi kita berharap dalam turunan perda ini yakni pergub diatur lebih rinci termasuk bagi instansi pemerintahan yang tak menerapkan SOP pencegahan COVID-19,” ucapnya.

Ade menyoroti, program perekaman e-KTP bagi pemula yang siap, dan dalam satu hari mendapat respon yang luar biasa besar dari masyarakat. Hanya saja antusias warga tersebut, tidak diimbangi dengan teknis pelaksanaan yang baik.  Untuk Disdukcapil Pekanbaru melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Mudah-mudahan tidak ada klaster COVID-19 dari kejadian kemarin. Kita berharap kejadian ini satu-satunya terjadinya di Riau,” ucapnya.(Ant)

Lihat juga...