Banyak Pelaku UMKM di Bekasi Belum Tersentuh Program Stimulan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Dana stimulus sebesar Rp2,4 juta bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum menyasar pelaku usaha baru di wilayah kabupaten dan Kota Bekasi.

Banyak pelaku UMKM baru belum terdata alias belum mengetahui program tersebut. Hal itu, akibat minimnya sosialisasi padahal akibat pandemi banyak dampak bagi karyawan yang terkena PHK beralih pada usaha mandiri seperti UMKM.

“Sosialisasi di bawah kurang banget. Kami banyak menerima pengaduan dari pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi. Terutama pelaku UKM baru,” kata Dedeh Pudjawati, Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha (Perwira) Kabupaten Bekasi, kepada Cendana News, Selasa (17/11/2020).

Terkait hal tersebut lanjut Dedeh, Perwira, saat ini sudah melakukan pendataan mandiri terutama bagi pelaku usaha baru yang belum terdata. Harapannya agar lebih maksimal dan pembagian bisa tepat sasaran.

Menurutnya, harusnya pelaku UMKM baru bisa jadi prioritas tanpa mengesampingkan lainnya. Karena pelaku baru dan lama saat ini semua terdampak.

“Kabupaten Bekasi untuk pertumbuhan UMKM sebagai wilayah industri, terus meningkat. Apalagi selama pandemi, banyak bermunculan pelaku baru, karena mereka rata-rata korban pemberhentian di pabrik yang tutup,” tegas Dedeh.

Pelaku baru tersebut tentunya, sangat membutuhkan modal usaha agar mereka bisa berkembang dan menekuni usaha barunya. Sehingga tidak terhimpit bank keliling dengan bunga relatif tinggi membuat pelaku usaha baru terkadang terjerat rentenir.

“Berharap dengan adanya dana stimulus bisa menyasar pelaku baru untuk mengurangi beban pelaku UKM. Sehingga mereka tidak terjebak pada bank keliling dengan bunga tinggi, menjadikan mereka belum mendapat untung, tapi modal sudah diambil,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Skill Development Center (SDC) yang juga Pengurus KADIN Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, meminta pemerintah mendata ulang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) wilayah setempat.

Hal tersebut untuk pemerataan bantuan dalam bentuk stimulan pada para pelaku UMKM itu sendiri. Ia menilai stimulan dari pemerintah dengan adanya bantuan dana usaha sebesar Rp2,4 juta, belum merata.

“Pendistribusiannya belum merata atau masih belum maksimal karena UMKM yang sudah lama merintis usaha, banyak juga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19,” ujar Syabana.

Dikatakan, pendataan ulang dimaksud terkait UMKM agar bisa masuk dalam binaan pemerintah. Sehingga mereka juga mempunyai akses yang sama mendapatkan dana bantuan pemerintah untuk modal usaha. Pemerintah melalui dinas UMKM jangan hanya menunggu bola, tapi juga harus aktif sosialisasi.

“Kami menilai bantuan pemerintah senilai Rp2,4 juta khususnya untuk sektor UMKM, sangat positif. Tetapi perlu adanya pendataan UMKM di tingkat RT/RW atau kelurahan,” tandasnya.

Menurut dia, pemetaan perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial seperti pelaku baru memulai usaha tetapi sudah mendapatkan bantuan stimulan. Sementara mereka yang telah lama merintis usaha terbengkalai tanpa sentuhan bantuan.

Dia berpendapat bahwa saat ini, imbas dari pandemi Covid-19, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha kecil tapi banyak usaha skala besar juga gulung tikar.

Oleh karenanya, harapan pemerintah daerah memprioritaskan pelaku yang sudah lama membangun usahanya juga bisa jadi perhatian serius.

Lihat juga...