Bawaslu: Tidak Ada Sanksi Diskualifikasi untuk Pilkada di Tengah Pandemi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

PURWOKERTO — Sanksi terberat untuk pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 hanya sampai pembubaran kampanye serta pengurangan waktu kampanye. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tidak sampai menyentuh pada diskualifikasi pencalonan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, sanksi sudah diatur dalam Undang-Undang dan tidak ada sanksi diskualifikasi. Dari hasil evaluasi Bawaslu, sejauh ini masih ditemukan adanya pelanggaran—pelanggaran, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

“Dari evaluasi kami, pelanggaran terbanyak adalah jumlah peserta kampanye yang melebihi ketentuan, kemudian ada juga yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak,” kata Abhan di sela-sela acara penandatanganan MoU Bawaslu dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Wijaya Kusuma (Unwiku) di Pendopo Sipanji Purwokerto, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut Abhan menjelaskan, pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi ini baru pertama kali terjadi. Sehingga berbagai prasyarat penyelenggaraan harus dipatuhi, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Selama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerapkan prokes dalam tahapan pilkada.

“Contoh konkrit adalah tidak ada lagi kampanye dalam bentuk rapat umum, tetapi diganti dengan pertemuan terbatas yang maksimal dihadiri 50 orang. Kita juga mendorong peserta pilkada untuk menggunakan media sosial dalam menyampaikan visi-misi,” jelasnya.

Pada hari H pemungutan suara, kedatangan pemilih juga diatur jamnya, serta ada kewajiban untuk pakai masker dan sarung tangan. Selain itu juga ada pengukuran suhu tubuh, dimana untuk yang suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat celcius akan diperlakukan khusus dengan mencoblos di bilik tersendiri.Untuk tinta pasca mencoblos, juga diberlakukan tinta tetes, bukan lagi tinta celup.

“Upaya maksimal kita lakukan untuk mencegah munculnya klaster pilkada dan yang utama adalah memastikan penyelenggara sehat, sehingga pemilih tidak takut untuk datang ke TPS,” tegasnya.

Sementara itu, dalam acara yang berlangsung di Pendopo Sinpanji tersebut, Bupati Banyumas, Achmad Husein yang juga hadir menyampaikan tentang politik uang dalam pilkada. Menurutnya, larangan dan aturan politik uang sudah jelas diatur dalam UU, sehingga tinggal pemberlakuan sanksi yang tegas, dalam hal ini peran Bawaslu sangat vital.

“Politik uang merupakan embrio dari korupsi dan berpotensi pula mempengaruhi kinerja kepala daerah terpilih, selama ini aturan dan larangan politik uang sudah jelas, tinggal pemberlakuan sanksi tegas di lapangan yang ditunggu oleh masyarakat,” katanya.

Lihat juga...