BMPS Ingatkan Guru Swasta di Bekasi Urus Program BSU

Editor: Koko Triarko

Ayung Sardi, Ketua BMPS Kota Bekasi. –Foto: M Amin

BEKASI – Guru swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat, diingatkan segera meng-update data informasi GTK dalam pengurusan pencairan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami, guru swasta, tentunya menyambut gembira dengan program BSU dari Kemendikbud sebesar Rp1,8 juta selama satu kali. Ini jawaban dari keluhan guru swasta selama ini,” ujar Ayung Sardi, Ketua BMPS Kota Bekasi kepada Cendana News, Kamis (19/11/2020).

Ayung mengklaim, program BSU merupakan usulan dari BMPS pusat melalui aspirasi pengurus di daerah. Karena selama pandemi, guru swasta tidak ada bantuan insentif khusus. Sementara guru negeri gaji dinaikkan, pekerja di perusahaan mendapat bantuan dan lainnya.

“Saya sebenarnya tidak kaget, karena ini buah dari desakan BMPS seluruh Indonesia yang diusulkan saat audiensi dengan Kementerian dan DPR RI secara virtual dengan,” tukasnya.

BSU, jelasnya, menyasar seluruh  guru swasta nonPNS, dengan catatan mereka yang belum mendapatkan sertifikasi. Guru swasta yang telah memiliki sertifikasi sudah ada perhatian. Sehingga program BSU diberikan kepada guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar namanya di Dapodik, tapi belum mendapatkan sertifikat.

Namun demikian, tegasnya, untuk mendapatkan BSU pendaftaran langsung oleh  masing-masing operator sekolah yang terkoneksi Dapodik, dan guru langsung melakukan verifikasi sendiri datanya melalui web yang disediakan oleh Kemendikbud.

“Termasuk penyesuaian ijazah dari perguruan tinggi mana, apakah PT terdaftar, di Dikti terdaftar atau tidak. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian, karena ijazah kampusnya belum terdata di Kemendikti juga jadi persoalan,” jelasnya.

Dia menegaskan, bahwa sesuai data yang dimiliki oleh BMPS Kota Bekasi untuk jumlah guru swasta keseluruhan mencapai 6.000-an lebih, tersebar di berbagai sekolah, baik negeri atau pun swasta. Namun demikian, tandasnya, pendataan tidak sampai kepada ijazah para guru swasta.

“Selama ini, BMPS intens komunikasi melalui yayasan yang menaungi sekolah swasta. Guru swasta tentunya pantauan di bawah pihak yayasan langsung,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, BMPS sifatnya hanya mengawal setelah pendaftaran untuk mendapatkan bantuan BSU. Ke depan terjadi kendala, misalnya masalah kuota, maka BMPS akan membantu menyampaikan ke pihak Kemendikbud.

“Intinya untuk verifikasi data dari Kemendikbud, tidak bisa tawar-tawar. Namun, saya optimis ribuan guru swasta di Kota Bekasi akan mendapatkan bantuan BSU tersebut,” tandasnya.

Pemerintah pusat melalui kemendikbud memberikan  Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) nonPNS.

Program BSU Kemendikbud tersebut biasa disebut juga dengan BLT guru honorer, namun tidak hanya guru yang dapat, tapi tenaga pendidik lain seperti dosen, baik dari kampus negeri maupun swasta.

Selain itu, tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan lain sebagainya.

PTK nonPNS ini bisa mengecek nama apakah dapat BSU Kemendikbud atau BLT guru honorer di link info.gtk.kemdikbud.go.id dan pddikti.kemdikbud.go.id.

Lihat juga...