Butuh Proses Panjang Dapatkan Izin HKm di Sikka

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) Hutan Kemasyarakatan (HKm) membutuhkan proses panjang dan diperlukan pendampingan agar warga yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung bisa mendapatkan pengakuan.

Selain itu, sosialisasi pun terus dilakukan termasuk mentaati berbagai ketentuan yang ada, setelah mendapatkan IUP HKm sehingga selama pemanfaatan untuk jangka waktu 35 tahun tidak mengalami masalah.

“Memang butuh proses karena harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, termasuk membentuk kelompok pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung,” sebut Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH), Kabupaten Sikka, NTT, Herry Siswadi saat ditemui Cendana News di kantornya, Rabu (11/11/2020).

Herry mengatakan, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut mendampingi warga sangat membantu pemerintah sehingga proses sosialisasi dan penyelesaian syarat-syaratnya bisa cepat terpenuhi.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Kasih Mandiri, Flores, Alor dan Lembata atau Sandi Florata, Alfons Hery mengatakan, pada tahun 2.000 pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kehutanan, mulai melakukan fasilitasi dan identifikasi hasil serta potensi di dalam kawasan hutan.

Sekretaris Yayasan Kasih Mandiri, Flores, Alor dan Lembata atau Sandi Florata, Alfons Hery, saat ditemui di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (11/11/2020). Foto: Ebed de Rosary

Ia menyebutkan, Kementerian Kehutanan di tahun 2010, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pencadangan area untuk masyarakat yang boleh mengelola kawasan hutan dengan skema HKm.

“Maka kami sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 mulai dengan pendampingan agar masyarakat bisa mengelola kawasan hutan secara legal. Batas waktunya hanya 2 tahun, sebab bila tidak surat keputusannya kedaluwarsa,” ucapnya.

Hery bersama tim Sandi Florata pun, melakukan sosialisasi dan membentuk kelompok pengelola hutan, serta melakukan pemetaan areal untuk diusulkan mendapatkan IUP HKm.

Dirinya menjelaskan, tahun 2010 kewenangan memberikan IUP HKm masih oleh bupati. Karena masih menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 tahun 2007 sehingga sepanjang tahun 2012 hingga 2013, ada 12 kelompok yang mendapatkan IUP HKm.

“Tahun 2014 keluar UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah sehingga urusan pemerintahan beralih ke provinsi dan yang mengeluarkan izin menteri kehutanan,” terangnya.

Herry melanjutkan, pihaknya terus melakukan pendampingan hingga tahun 2017. Sekitar bulan Desember 5 kelompok yang diusulkan menerima Hkm, semuanya mendapatkan IUP HKm dari Kementerian Kehutanan.

“Kelima IUP HKm tersebut, yakni Wairtopo Desa Wairterang, Wairwuat Desa Nangatobong, Hoder Hua Nukak Desa Waibeler, Dua Hogar Desa Darat Pantai, dan Tere Wetang Desa Darat Gunung,” ungkapnya.

Lihat juga...