Cegah Ekstremisme Cina Perketat Orang Asing

BEIJING  – Otoritas keagamaan Cina mengeluarkan regulasi tentang kegiatan keagamaan yang memperketat orang asing dengan tujuan untuk mencegah ekstremisme di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu.

Kementerian Kehakiman Cina telah merilis regulasi tersebut pada Rabu (18/11) dan memberikan tenggat waktu hingga 17 Desember 2020 kepada masyarakat setempat untuk memberikan tanggapannya.

Regulasi tersebut berisi lima bab, di antaranya tentang prosedur mengajukan kegiatan keagamaan secara kolektif, pertukaran pandangan antartokoh atau institusi keagamaan dengan pihak asing, dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh tokoh kelompok agama asing selama tinggal di Cina.

Dari lima bab itu yang paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah Pasal 21, demikian menurut media resmi Cina di Beijing, Selasa.

Dalam pasal tersebut terdapat daftar kegiatan keagamaan yang tidak boleh digelar di Cina, seperti mempengaruhi atau mencampuri urusan umat beragama, institusi atau tempat ibadah di Cina, mencampuri ketetapan tokoh agama di Cina, advokasi ekstremisme melalui agama, dukungan pendanaan ilegal atau aktivitas ekstremisme, memanfaatkan agama untuk merusak persatuan nasional atau solidaritas antaretnis di Cina atau menggunakan agama untuk melancarkan aksi terorisme.

Mantan Kepala Divisi Urusan Keagamaan dan Etnisitas pada Komisi Nasional Majelis Penasihat Politik Cina (semacam MPR), Zhu Weiqun, menilai regulasi versi baru ini dapat membantu mencegah beberapa kelompok teroris yang ingin menyusup ke Cina.

“Aturan ini tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Hanya dengan menghentikan berbagai cara yang memanfaatkan agama itulah bisa membuat masyarakat lebih tenang dalam menjalankan kebebasan beragama,” ujarnya.

Dewan Pemerintahan Cina (kabinet) sebelumnya telah mengeluarkan regulasi aktivitas keberagamaan bagi orang asing di Cina pada 31 Januari 1994.

Lembaga Urusan Agama Nasional Cina kemudan mengimplementasikan aturan itu pada September 2000. Kemudian pada November 2010 aturan tersebut diamandemen menjadi 22 pasal.

Chen Jinguo, peneliti pada Lembaga Keagamaan Dunia di Akademi Ilmu Politik Cina mengatakan bahwa regulasi di rumah ibadah pada 1994 sesuai dengan undang-undang.

Namun pada versi baru ini lebih praktis dan lebih meningkatkan sistem manajemen keagamaan di Cina. (Ant)

Lihat juga...