Dikti Lebih Berhasil dalam PJJ Dibandingkan Dikdasmen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pernyataan bahwa Pendidikan Tinggi (Dikti) lebih berhasil menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dibandingkan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) bukannya tak beralasan. Kesiapan para mahasiswa dan lembaga pendidikan sejak awal atas program ini menjadi titik penting pencatatan keberhasilan pelaksanaan PJJ. Meskipun bukan berarti PJJ di dunia pendidikan tinggi juga tidak mengalami kendala. Tetap saja kendala itu muncul dan butuh diselesaikan dalam waktu cepat untuk menjamin keberhasilan adaptasi pendidikan di masa pandemi.

Dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta, Christ Billy Aryanto, MA, MSI menyatakan, saat awal pelaksanaan PJJ di Pendidikan Tinggi (Dikti) 60 persen dari 193 mahasiswa yang berasal dari 30 provinsi menyatakan siap untuk menjalankan PJJ.

Dosen Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya Jakarta, Christ Billy Aryanto, MA, MSi dalam talk show online, Kamis (12/11/2020) – Foto: Ranny Supusepa

“Tapi mengalami kendala saat pelaksanaannya. Yang disebabkan oleh efikasi diri dalam menjalani proses belajar secara mandiri dan masalah akses teknologi dari sisi mahasiswa,” kata Christ Billy saat talk show online, Kamis (12/11/2020).

Dan dari sisi dosen, kendalanya juga disebabkan oleh efikasi diri dan kurangnya kompetensi.

“Dosen harus mempersiapkan program pengajaran yang sesuai dengan PJJ, nah ini terhalangi oleh kurangnya keterampilan teknis dalam memproduksi konten. Dan harus beradaptasi dengan budaya daring. Semua ini menjadi sumber stres baru bagi dosen,” ucapnya.

Tapi mengenai kesiapan instansi, Christ Billy menegaskan bahwa masing-masing universitas sebenarnya sudah siap. Karena sudah memiliki direktorat untuk melatih penggunaan e-learning.

“Kesiapan ini terbukti, saat Kemendikbud melakukan survei di awal pandemi, ada 90 persen mahasiswa memilih kuliah tatap muka. Tapi saat dilakukan survei lanjutan, 70 persen dosen dan mahasiswa menilai PJJ dilakukan dengan baik dan sangat baik,” ucapnya lebih lanjut.

Unika Atmajaya pun, lanjutnya, dalam surveinya mencatat, 94 persen responden mengapresiasi pemberlakukan PJJ selama masa pandemi. Dan 62 persen merasa tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan PJJ.

Kesiapan universitas secara umum ini, ungkap Christ Billy jangan membuat pemerintah lupa, bahwa ada masalah lain yang harus diselesaikan dalam PJJ Dikti.

“Perlu dipahami bahwa perguruan tinggi itu tidak semua sama. Masih ada perbedaan antara kualitas perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa dan yang ada di luar Pulau Jawa. Artinya, dalam proses pelaksanaannya juga akan berbeda hasilnya. Walaupun secara umum dapat dikatakan PJJ Dikti lebih berhasil dibandingkan Dikdasmen,” paparnya.

Dan kembali ia mengingatkan masalah akses teknologi yang tidak merata, menyebabkan ada sebagian mahasiswa yang kesulitan melakukan PJJ karena tidak adanya jaringan teknologi yang memadai.

“Memang pemerintah melalui Dirjen Dikti sudah melakukan banyak hal dalam pengaplikasian PJJ ini. Seperti pengadaan pelatihan daring baik dosen maupun fasilitas kuota. Dan kondisi mahasiswa yang mayoritas perantauan merupakan cara yang tepat untuk memutus rantai COVID-19,” paparnya lebih lanjut.

Tapi karena perantauan inilah, maka akses teknologi menjadi poin penting dalam memastikan setiap mahasiswa dapat melaksanakan PJJ.

“Karena inilah, untuk memastikan keberlanjutan PJJ dalam mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan kontribusi semua pihak dalam rangkaian penta helix. Akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media harus bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan adaptif,” pungkasnya.

Lihat juga...