Edhy Prabowo Resmi Mengundurkan Diri

Editor: Koko Triarko

Edhy Prabowo resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri ke Presiden RI. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjend KKP, Antam Novambar, Jumat (27/11/2020). –Foto: M Amin

JAKARTA – Pascapenetapan sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor benih bening lobster, Menteri Edhy Prabowo telah resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Surat tersebut pun sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

KKP kini tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri tersebut. Sebab, hanya presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Sementara ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Antam menegaskan, di situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja, tetap beroperasi seperti biasa.

“Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor,” pungkas Antam.

Sebelumnya, disebutkan mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan me ngikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Lembaga anti rasuah KPK telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih bening lobster bersama enam tersangka lainnya, termasuk pengusaha. Bahkan, dua orang yang sebelumnya disebut sebagai buron telah menyerahkan diri.

Edhy Prabowo, usai konferensi pers di KPK, secara resmi sudah  meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, serta Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai konsekuensinya menyandang status tersangka korupsi yang telah ditetapkan KPK.

“Saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal,” ucapnya.

Guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi  KKP, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Lihat juga...