Ethiopia Hadapi Ancaman Perang Saudara

JAKARTA – Konflik bersenjata di Tigray, daerah pegunungan di Ethiopia bagian utara, telah memasuki minggu ke dua dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda pasukan dari kubu Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dan tentara Ethiopia meletakkan  senjata.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai lembaga kemanusiaan dunia, memperingatkan kejahatan perang berpotensi terjadi dalam konflik bersenjata itu, khususnya setelah Amnesty International pada 12 November 2020 mengonfirmasi laporan ratusan orang tewas tertusuk di Mai-Kadra, bagian barat daya Tigray pada tiga hari sebelumnya.

Crisis Evidence Lab, badan yang berada di bawah naungan Amnesty International, telah memeriksa dan memverifikasi sejumlah foto dan video yang menunjukkan jazad manusia tersebar di jalanan kota atau berada di atas tandu.

“Foto-foto itu baru dan hasil pelacakan citra satelit, gambar itu berasal dari Mai-Kadra, bagian barat negara bagian Tigray (14.071008, 36.564681),” tulis Amnesty lewat laman resminya. Organisasi kemanusiaan itu menambahkan, sejumlah saksi menyebut sebagian besar jazad dapat ditemukan di pusat kota Mai-Kadra, dekat gedung Commercial Bank of Ethiopia, serta di sepanjang jalan menuju Kota Humera.

Amnesty International belum dapat menyimpulkan pelaku di balik pembunuhan massal tersebut. Terkait dengan itu, kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), mendesak adanya penyelidikan yang independen dan akuntabel terhadap laporan tersebut.

“Jika pelakunya merupakan kubu yang terlibat dalam konflik, maka tewasnya warga sipil (di Tigray, red) dapat berujung pada kejahatan perang. Namun, prioritas pertama saat ini adalah menghentikan pertempuran dan mencegah adanya kejahatan lebih lanjut,” kata Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, Jumat.

Komisi HAM Ethiopia pada Jumat, mengatakan mereka telah memulai penyelidikan terhadap laporan Amnesty International dan mengerahkan tim penyelidik ke Mai-Kadra. Tim penyelidik akan mendalami kemungkinan pembunuhan tersebut didorong oleh alasan etnis, kata pihak komisi lewat pernyataan tertulisnya.

Pertempuran di Tigray bermula pada 4 November 2020, saat pemerintah mengerahkan pasukan ke daerah tersebut setelah ada serangan terhadap markas militer yang diduga dilakukan oleh TPLF.

Perdana Menteri Abiy Ahmed, menuding TPLF mencoba mencuri senjata dan alat pertahanan lainnya dari markas militer di Tigray. Tidak lama setelah laporan itu disampaikan kantor perdana menteri, PM Abiy pun memerintahkan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (EDF) untuk mengamankan kerusuhan di Tigray.

Namun menurut otoritas di Tigray, pengerahan pasukan merupakan bentuk “hukuman” terhadap mereka yang tetap menggelar pemilihan umum meskipun dilarang oleh pemerintah pusat, kata Debretsion Gebremichael, ketua TPLF yang belum lama ini diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah Tigray, minggu lalu.

Di samping mengerahkan pasukan, pemerintah sejak minggu lalu juga memberhentikan aktivitas penerbangan di bandar udara, memutus saluran komunikasi dan listrik.

Laporan terbaru dari pemerintah, menyebut dua bandara di Amhara, negara bagian yang berbatasan dengan Tigray, kena serangan roket pada Jumat malam (13/11). Pemerintah menuduh TPLF sebagai dalang dari serangan tersebut. Sejauh ini, TPLF belum menanggapi tudingan tersebut.

Warga Mengungsi

Sekitar 7.000 warga Tigray telah memenuhi al-Fashqa, kota di Sudan yang berbatasan dengan Ethiopia, hanya dalam waktu dua kali 24 jam, kata Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) minggu ini.

Beberapa pengungsi mengatakan, warga dalam jumlah lebih besar akan terus berdatangan ke Sudan demi menghindari serangan bom yang diterjunkan dari pesawat-pesawat pemerintah, aksi penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Tigray.

“Mereka membunuh siapa pun yang diketahui adalah warga Tigray. Mereka mencuri uang kami, ternak kami, dan hasil pertanian dari ladang dan rumah-rumah kami. Kami kabur hanya dengan membawa baju seadanya,” kata Barhat (52), warga Mai-Kadra. Ia mengaku banyak warga dari Amhara datang menyerang penduduk di Tigray.

Sementara itu, Elias (48), seorang petani dari Mai-Kadra, mengatakan ia melihat banyak orang membunuh orang-orang di jalan. “Saya berlari sampai akhirnya tiba di sini dua hari yang lalu,” kata dia.

Saksi lainnya, Hayali Kassi (33), warga Humera, mengatakan ia mendengar kabar gedung-gedung hancur karena bom. “Saya berhasil melarikan diri, saya berlari kemudian naik mobil. Saya takut, banyak warga sipil tewas,” kata dia, dari sumber yang sama.

Humera merupakan kota di Ethiopia yang dekat dengan perbatasan Sudan dan Eritrea.UNHCR lewat siaran tertulisnya minggu ini mengatakan, pihaknya lebih mengkhawatirkan nasib lebih dari 96.000 warga Eritrea yang saat ini mengungsi di empat kamp pengungsi di Ethiopia. “100.000 di antaranya saat ini berada di Tigray,” kata UNHCR.

Badan PBB untuk pengungsi,  menyebut pertempuran di Tigray telah meluas sampai hampir mencapai kamp pengungsi di Shimelba, yang saat ini menampung 6.500 pengungsi dari Eritrea.

“UNHCR bersiap-siap untuk menerima pengungsi yang telah tiba di kamp HItsats, 50 kilometer dari Shimelba, dan mempertimbangkan opsi untuk relokasi,” kata juru bicara UNHCR saat jumpa pers di Palais des Nations/Markas PBB di Jenewa, Swiss, minggu ini.

Di tengah meluasnya pertempuran di Tigray, Direktur Biro Regional UNHCR Clementine Nkweta-Salami meminta pemerintah di negara-negara tetangga untuk tetap membuka perbatasan dan mengizinkan pengungsi masuk.

Nkweta-Salami juga meminta Pemerintah Ethiopia untuk membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan di wilayahnya, khususnya di Tigray, yang saat ini banyak dihuni oleh pengungsi dari Eritrea.

Perang Saudara

PBB, Uni Afrika, dan sejumlah negara mendesak seluruh pihak di Tigray agar segera meletakkan senjata demi mencegah adanya perang saudara, dan menutup kemungkinan konflik itu dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda, IS, dan grup radikal lainnya.

Namun, pemimpin dari dua kubu masih belum terlihat bersedia bertemu di meja runding dan meredakan ketegangan.

Debretsion, tokoh penting di Tigray, saat diwawancarai Reuters dua hari yang lalu, mengatakan ia tidak melihat akan ada perdamaian dalam waktu dekat. “Dia percaya dia dapat menghancurkan kami, dia yakin dia dapat melakukan apa pun dengan pasukan bersenjatanya,” kata Debretsion menanggapi kebijakan keras PM Abiy.

“Sampai dia tahu bahwa dia tidak akan bisa (menundukkan kami, red). Saya kira tidak akan ada perdamaian,” ujar Debretsion.

TPLF merupakan salah satu partai politik yang berpengaruh di Ethiopia. Organisasi politik itu menaungi masyarakat etnis Tigray dan sebagian besar dari mereka adalah pejuang perang gerilya yang melengserkan kekuasaan diktator di Ethiopia pada 1991. Pasukan bersenjata di Tigray juga merupakan tentara yang terlatih, mengingat pengalaman mereka terjun dalam perang sejak 1980-an.

Debretsion sendiri merupakan pejuang veteran di Ethiopia yang sempat menjabat sebagai wakil perdana menteri, dan beberapa posisi penting di pemerintahan.

Bangsa Tigray telah cukup lama menjadi kelompok yang penting dalam dunia politik Ethiopia. Namun, dominasi itu berhenti saat Abiy Ahmed terpilih sebagai perdana menteri pada 2018. Abiy merupakan politisi dari etnis Oromo.

Sejak itu, ada beberapa perbedaan sikap yang memantik perseteruan politik antara kubu Tigray dan pemerintah pusat. Beberapa isu sempat menjadi sorotan, di antaranya usulan mengubah sistem pemerintahan dan hubungan damai antara Ethiopia dan Eritrea. Puncaknya, penyelenggaraan pemilu di Tigray yang telah dilarang oleh pemerintah pusat.

Abiy yang sempat menang hadiah Nobel Perdamaian pada 2019, juga tidak menunjukkan sinyal akan menarik pasukan.

“Kami tidak akan beristirahat sampai pasukan junta dibawa ke jalur hukum,” kata dia lewat unggahannya di Twitter minggu ini. (Ant)

Lihat juga...