Forkot Sikka Sayangkan Sikap DPRD dan Pemerintah yang Bahas Kenaikkan Tunjangan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

MAUMERE — Forum Kota (Forkot) Kabupaten Sikka sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD Sikka yang membahas bersama kenaikan tunjangan DPRD Sikka di 2021 dan tidak mempertimbangkan kondisi Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

“Forkot Sikka menegaskan kepada DPRD Sikka untuk membatalkan pembahasan dan tidak boleh mengesahkan usulan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi di tengah situasi kehidupan masyarakat yang belum stabil,” sebut Yanuaris Ralo, Ketua Forkot Sikka dalam tuntutan saat dialog di ruangan pimpinan DPRD Sikka, NTT, Kamis (26/11/2020).

Yanuaris mengatakan ,pihaknya menegaskan kepada pemerintah dan DPRD Sikka agar lebih fokus dan berkomitmen memperhatikan masalah-masalah sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pembangunan jalan, listrik, air minum bersih yang belum memadai di beberapa wilayah.

Dia menegaskan, Forkot Sikka memberikan waktu 2X15 menit kepada DPRD Kabupaten Sikka untuk menerbitkan surat pernyataan resmi sebagai bentuk komitmen dan sikap DPRD Sikka dalam menanggapi tuntutan.

“Jika tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan berkomitmen akan melakukan gerakan yang lebih besar dalam waktu satu kali dua puluh empat jam,” ancamnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sikka,Philipus Fransiskus saat ditemui usai dialog bersama para pendemo di Gedung DPRD Sikka, Kamis (26/11/2020).Foto : Ebed de Rosary

Menanggapi hal ini, dalam dialog di ruang pimpinan DPRD Sikka, Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus terlihat berang karena saat ditanyai perwakilan massa yang berdilog mengaku mahasiswa tetapi tidak memaparkan secara jelas permasalahannya.

Philips bahkan menanyakan apakah mahasiswa sudah mengetahui regulasi mengenai usulan kenaikan ini berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan sehingga bisa melakukan dialog secara cerdas.

“Baca peraturannya dahulu baru datang diskusi sehingga ada pemahaman yang utuh. Ini sama saja dengan memegang ekor gajah dan mengatakan binatang ini kecil karena kita tidak melihat secara keseluruhannya,” kritiknya.

Philips melanjutkan, dirinya tidak bisa menerima pendapat mahasiswa yang mengatakan DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan menanyakan apa fungsi lembaga dewan dan apa saja yang sudah dilakukan lembaga tersebut.

Kalau mau bahan soal pembahasan APBD datang dan bawa data yang lengkap baru kita diskusi jangan dipenggal-penggal demi kepentingan satu, dua orang saja, sebab di APBD dibahas soal tunjangan Forkopimda, belanja modal dan lainnya.

“Kalau datang bahas tunjangan transportasi DPRD pegang aturan tidak. Ini ibarat orang naik motor tetapi tidak punya surat izin mengemudi tetapi mengendarai sepeda motor di jalan raya,” tegasnya.

Dia bahkan menantang perwakilan pendemo untuk menujukan aturan mana yang melarang tidak boleh ada pembahasan mengenai tunjangan anggota dewan.

“Masa kita mau diskusi mengenai tunjangan perumahan, saya tanya mana datanya, mana regulasinya, dijawab tidak tahu dan tidak ada. Harusnya paham situasinya, konteksnya dan keseluruhannya baru ajak diskusi,” kritiknya.

Lihat juga...