FSGI: Sudah 9 Bulan, Pandemi Bukan Lagi Kondisi Darurat

Editor: Koko Triarko

Dewan Komisioner Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, saat acara online Kamis (19/11/2020) malam. –Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Dewan Komisioner Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, menyatakan seharusnya Kemdikbud sudah tidak melihat kondisi saat ini sebagai kondisi darurat karena pandemi sudah berlangsung 9 bulan.

“Kalau awal ya, darurat. Kalau sekarang, ya sudah bukan darurat lagi. Harusnya sudah ada upaya terobosan dan ada perbaikan dari pelaksanaannya. Dan, sudah ada persiapan untuk pelaksanaan 2021,” kata Retno, dalam acara online, Kamis (19/11/2020) malam.

Terobosan ini, menurut Retno tentunya bukan untuk memulihkan pendidikan seperti sebelum masa pandemi, tapi beranjak menjadi lebih baik dibandingkan di awal masa pandemi.

“Misalnya, terkait PJJ. Harus dipahami, bahwa aspeknya bukan hanya guru saja. Tapi, juga guru dan orang tua. Ini harus ditangani oleh pemerintah. Selama pandemi ini, ekonomi keluarga terpukul, menyebabkan pekerja anak dan keputusan untuk menikah untuk membantu ekonomi keluarga menjadi pilihan. Bahkan, PJJ ini walau banyak disanggah oleh berbagai pihak, ditemukan menyebabkan stres, depresi dan mendorong tingkat bunuh diri maupun kematian,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyatakan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam masalah pendidikan, pihak Kemdikbud harus mau turun ke lapangan dan bersinergi dengan stakeholders pendidikan yang ada.

“Harus kelilinglah. Jangan takut dengan pandemi ini. Sudah risiko. Jangan hanya temui pihak sekolah saja. Tapi, juga semua pihak yang membawa fungsi pendidikan. Apakah itu NU, Muhammadiyah, PGRI, FSGI, IGI maupun pengamat. Duduk bersama dan bicarakan seperti apa program pendidikan terbaik,” kata Ferdi, dalam kesempatan yang sama.

Terkait Rembug Nasional yang biasanya dilakukan setahun sekali untuk membahas masalah pendidikan nasional, Ferdi menyebutkan tetap bisa dilakukan secara daring.

“Bisa daring. Atau bisa juga perwakilan dari tiap wilayah dengan mengedepankan protokol kesehatan. Atau bisa hybrid. Jadi, ada yang dilakukan online ada yang dilakukan offline,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberanian ini harus dimiliki oleh Mendikbud dan staf-stafnya. Sehingga, sosialisasi dan konsolidasi program bisa dilakukan dengan maksimal.

“Seharusnya menteri dan stafnya tidak hanya ada di Jakarta. Lihat sendiri bagaimana kondisi di lapangan. Rasakan bagaimana di-remote area tidak ada listrik, apalagi sinyal. Belum aksesnya tidak gampang,” pungkasnya.

Lihat juga...