Guru-Pengamat Kritisi Hasil Survei Kinerja Nadiem

Editor: Koko Triarko

Mendikbud Nadiem Makarim -Ant

JAKARTA – Tanpa maksud untuk menghakimi hasil survei oleh Indo Barometer, para pengamat pendidikan menyatakan mereka memiliki hasil yang berbeda dalam penilaian kinerja Nadiem Makarim dalam perannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Supardi Uki Sajiman, menilai responden yang dipilih oleh Indo Barometer dan pertanyaan yang diberikan mungkin kurang tepat dalam relevansinya dengan dunia pendidikan.

“Sebagai surveyor yang biasa berkecimpung di dunia politik, kemungkinan respondennya adalah para pemilih berdasarkan politik yang tidak menyentuh nilai pendidikan,” kata Supardi, dalam acara online, Kamis (19/11/2020) malam.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Supardi Uki Sajiman, saat acara online, Kamis (19/11/2020) malam. –Foto: Ranny Supusepa

Fakta di lapangan, menunjukkan kinerja Kemdikbud masih membutuhkan perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi yang berlangsung.

“Harusnya ada perencanaan yang lebih baik, lebih strategis dalam hal pendidikan, khususnya dasar dan menengah. Jangan bicara mutu atau kompetensi guru dulu. Tapi, status guru dulu. Kita masih kekurangan guru dan inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.

Catatan lainnya yang disampaikan Supardi adalah Kemdikbud harus lebih terorganisir dalam melakukan perencanaan program.

“Jangan seperti kejadian mapel sejarah kemarin. Udah ribut-ribut, dinyatakan masih wacana. Ini kan menunjukkan kurang terorganisirnya Kemdikbud,” ucapnya.

Pengamat Pendidikan, Dharmaningtyas, menyatakan penilaian masyarakat yang disampaikan Indo Barometer berdasarkan apa yang mereka lihat.

“Ini kan hanya penilaian dari masyarakat yang melihat secara umum dari luarnya. Mereka tidak mengetahui bagaimana aplikasinya secara mendetail,” kata Tyas.

Contohnya, untuk masalah relaksasi BOS. Ia menyebutkan, masyarakat umum yang menjadi responden Indo Barometer hanya mengetahui Kemdikbud memberikan relaksasi BOS.

“Relaksasi ini adalah terobosan di mata masyarakat. Terkait dengan bagaimana kejadiannya di lapangan, masyarakat umum kan tidak tahu. Yang tahu hanya yang terlibat secara langsung. Misalnya, guru atau organisasi profesi,” ucapnya.

Dirinya sendiri memiliki penilaian yang berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh Indo Barometer.

“Contohnya terkait kuota. Pada Oktober lalu, saya sudah mendapatkan WA dari teman-teman guru yang menyatakan kuota itu hanya lancar dipergunakan pada salah satu jaringan provider saja. Sementara pada provider lainnya tidak lancar. Dan, ini sudah langsung saya sampaikan ke Dirjen Guru dan Dirjen Dikdasmen. Maksudnya, ingin menunjukkan kenyataan di lapangannya seperti ini,” urainya.

Dan, dua hari yang lalu, lanjutnya, terkait adanya sekolah di daerah Tangerang Selatan yang hingga hari ini tidak melakukan PJJ, dalam arti tidak ada pembelajaran sama sekali, meskipun sekolah tersebut sekolah negeri dan mendapatkan program kuota.

“Memang, sekolah tersebut masuk dalam kewenangan kabupaten kota, tapi kan sudah merupakan kewajiban Kemdikbud untuk mengawasi pelaksanaan terkait program kuota ini. Artinya, pengawasan Kemdikbud itu lemah. Dan, dugaan saya kasus ini banyak terjadi di wilayah lainnya,” urainya, lebih lanjut.

Seharusnya, katanya, Kemdikbud mampu melakukan pemetaan pelaksanaan PJJ yang bisa dimulai dengan area yang terdekat dengan Jakarta terlebih dahulu.

“Sehingga bisa dilakukan profile pendidikan di masa pandemi yang berasal dari Kemdikbud. Juga dilakukan penilaian terhadap ketercapaian akses pada pendidikan. Misalnya, siapa saja yang belum menikmati subsidi kuota karena ketiadaan gawai maupun akses internet,” tandasnya.

Dewan Komisioner FSGI, Retno Listiyarti, menyebutkan penilaian yang diberikan FSGI kepada Nadiem Makarim merupakan penilaian dari para guru dengan patokan KKM adalah 75. Dan, hasilnya adalah merah atau tidak tuntas.

“Penilaiannya tentunya berdasarkan kinerja yang hasilnya beragam. Untuk Nadiem, kami memberikan nilai 100 untuk penghapusan ujian nasional. Sementara untuk POP (Program Organisasi Penggerak) kami memberikan nilai 50, yang artinya sangat kurang dan untuk PJJ kami memberikan nilai 55, yang artinya kurang,” kata Retno.

Ia menilai, sasaran responden dari Indo Barometer sepertinya hanya menyasar pada masyarakat yang memiliki akses besar pada teknologi digital.

“Karena itu, nilainya bisa bagus. Coba disampaikan kepada masyarakat yang susah atau sulit mendapatkan akses internet, apakah hasilnya bisa sebagus itu?” ucap Retno.

Salah satu contoh penilaian rendah yang diraih Nadiem adalah karena masalah PJJ bukan hanya kuota, dan ini tidak diselesaikan oleh Kemendikbud.

“Dari delapan penilaian dengan hasil bervariasi, kami mendapatkan hasil 68 untuk Nadiem, yang artinya Nadiem tidak memenuhi KKM atau tidak tuntas,” ujarnya tegas.

Tapi, hasil ini tidak serta merta mendorong upaya penggantian Mendikbud. Karena, menurutnya penggantian bukanlah solusi.

“Belum tentu yang menggantikan nanti akan bisa lebih baik. Kami lebih cenderung memberikan kesempatan pada Nadiem untuk melakukan remedial,” pungkasnya.

Lihat juga...