Hadapi Perubahan Iklim Kemenkeu Dukung PLN Kembangkan EBT

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah dari sisi fiskal berkomitmen penuh mendukung penyiapan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi nasional dalam rangka menghadapi perubahan iklim.

“Perubahan iklim tetap menjadi fokus prioritas pemerintah di samping prioritas penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah terus melanjutkan komitmen dengan menyusun kebijakan dan instrumen untuk mendukung ini,” terang Menkeu pada Acara PLN Go Green and Sustainable, Rabu (4/11/2020), secara virtual.

Menurut Menkeu, Indonesia memiliki potensi 4.442 gigawatt EBT, namun baru mampu digunakan 10,4 gigawatt atau 2,4 persen. Apabila upaya tersebut ditingkatkan dan didukung oleh berbagai kebijakan, maka Menkeu optimis, target 23 persen bauran EBT dalam energi nasional bisa terwujud.

“Kami telah dan akan terus menyediakan insentif berupa fasilitas perpajakan tax allowance dan tax holiday, insentif biaya pelabuhan, pembebasan pajak bumi dan bangunan. Pada transfer dana ke daerah, kami juga memberikan Dana Alokasi Khusus yang dirancang untuk mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur EBT terutama pembangkit listrik tenaga surya, biogas dan panas bumi,” jelas Menkeu.

Selain itu, kata Menkeu, pemerintah juga telah memberikan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN untuk mendukung perluasan dan pengembangan EBT.

“Kami minta PT PLN berkomitmen menggunakan tambahan modal tersebut hanya untuk perluasan dan pengembangan EBT sehingga uang yang dikeluarkan pemerintah menjadi strategis untuk masa depan,” tandasnya.

Di forum yang sama, Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini, menyatakan, bahwa PLN telah memiliki dua program aksi strategis dalam rangka menghadirkan energi yang ramah lingkungan demi melindungi generasi masa depan. Pertama adalah melakukan Konversi PLTD ke pembangkit energi berbasis baru terbarukan.

“Langkah pertama ini merupakan upaya PLN mewujudkan komitmen untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025,” imbuh Zulkifli.

Selama puluhan tahun, kata Zulkifli, pembangkit listrik berbasis disel digunakan untuk penerangan di seluruh daerah di Indonesia, namun biaya operasional yang harus dikeluarkan sangat besar.

“Belum lagi keterbatasan akses di sejumlah titik yang terjal di sejumlah daerah membuat aliran listrik tidak bisa mengalir 24 jam. Maka dari itu, beralih ke pembangkit berbasis EBT terus kita masifkan agar masalah ini bisa diselesaikan, dan belanja negara pun bisa diminimalisir, serta ramah lingkungan,” papar Zulkifli.

Kemudian langkah kedua, sambung Zulkifli, adalah menjalankan inovasi layanan produk Renewable Energy Certificates (REC) bagi konsumen energi listrik Indonesia, baik pelanggan PLN maupun bukan pelanggan.

“Melalui layanan REC ini, konsumen dapat menunjukkan klaim penggunaan energi terbarukan, sekaligus komitmen kepedulian dan kontribusi dalam menjaga ketahanan dan kelestarian lingkungan,” pungkas Zulkifli.

Lihat juga...