Hingga Awal November, Anggaran PEN UMKM Terserap 76 Persen

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Sejak dimulai pada Juni lalu hingga 3 November 2020, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk dukungan UMKM telah terserap sebesar Rp93,48 triliun atar 76 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp123,46 triliun.

“Kalau kita lihat progress penyalurannya memang terus mengalami peningkatan. Bahkan, sampai September kemarin, sudah 64,9 persen. Di November juga sudah meningkat,” terang Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Webinar bertajuk Menggerakkan UMKM di Tengah Gejolak Ekonomi, Rabu (4/11/2020).

Adapun untuk Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kata Airlangga, sejak Januari 2020 hingga 30 Oktober 2020 telah mencapai Rp148,38 triliun atau 78,09 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun dan telah diberikan kepada 4,5 juta debitur.

“Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp194,05 triliun dengan NPL sebesar 0,70 persen. Ini artinya kualitas kredit masih baik,” tandasnya.

Airlangga mengakui, bahwa penyaluran KUR pada masa pandemi mengalami penurunan tajam. Dari sebesar Rp18,99 triliun pada Maret 2020 menjadi sebesar Rp4,76 triliun pada Mei 2020. Namun, secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran di Oktober sebesar Rp17,72 triliun.

Sementara penyaluran KUR selama tahun 2020 berdasarkan skema super mikro telah mencapai 3,02 persen, KUR mikro 65,74 persen, skema KUR kecil 31,02 persen, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,23 persen.

“KUR super mikro ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif, KUR super mikro yang merupakan usulan baru sudah disiapkan DIPA nya Rp760 miliar unutk baki kredit Rp12 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan, bahwa banpres produktif telah disalurkan kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM. Realisasi penyalurannya sebesar Rp22,1 triliun dari Rp28,8 triliun (76,77 persen).

Selain itu, guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, lanjut Airlangga, Pemerintah telah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra. Hingga fase II, per 23 Oktober 2020, Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 203,69 triliun.

“Pemerintah juga menempatkan dana di BPD dan di tiga bank syariah,” imbuhnya.

Dari Rp14 triliun dana yang ditempatkan Pemerintah di BPD, sebanyak Rp20,3 triliun telah disalurkan. Sementara dana yang ditempatkan di bank syariah telah diisalurkan sebesar Rp2,34 triliun dari yang ditempatkan sebesar Rp3 triliun.

“Pemerintah juga telah memberikan Penjaminan Kredit Modal kerja. Program ini bertujuan menunjang kebutuhan korporasi padat karya dan UMKM atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi,” pungkas Airlangga.

Lihat juga...