Identitas Politik Islam

OLEH: HASANUDDIN

POLITIK beridentitas, tentu seperti itu. Tidak ada kegiatan politik yang tidak memiliki identitas. Karena identitas itu suatu keniscayaan untuk mengenali sesuatu. Bagaimana suatu aktivitas politik dapat membangun pengaruh, jika tidak jelas identitasnya.

Di mana pun seperti itu. Lihatlah misalnya bagaimana Emmanuel Macron menginjak-injak simbol-simbol Islam di Prancis, dan berdiri di barisan Charlie Hebdo, majalah kaum atheis di Prancis itu. Kenapa Macron memilih sikap berdiri bersama kaum atheis, karena populasi kaum atheis di Prancis sangat besar, diperkirakan sekitar 35 persen warga Prancis itu atheis.

Menurut Eurobarometer Poll terbaru 2005, [36] 34% warga Prancis merespon bahwa “mereka mempercayai adanya Tuhan”, sementara 27% menjawab “mereka percaya terdapat suatu jenis ruh atau kekuatan hidup” dan 33% menyatakan “mereka tidak percaya adanya suatu jenis ruh, Tuhan, atau kekuatan hidup”. Satu survei lain menyatakan 32% penduduk di Prancis ateis, dan 32% lainnya “meragukan adanya Tuhan tetapi bukan ateis”. [37]

Jumlah komunitas Yahudi di Prancis mencapai 600.000 menurut World Jewish Congress dan merupakan yang terbesar di Eropa. Perkiraan jumlah Muslim di Prancis selalu bermacam. Menurut sensus Prancis 1999, terdapat 3.7 juta orang dengan “kemungkinan kepercayaan Muslim” di Prancis (6.3% dari total populasi). Tahun 2003, Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah Muslim mencapai 5-6 juta.

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa saat ini Prancis telah menjadi negara atheis.

Perhatikan pula bagaimana pilpres di Amerika, ketika pada pilpres lalu Trum menangkan kontestasi dengan menggunakan isu rasis. Kini Joe Biden membalas kekalahan Partai Demokrat juga dengan menggunakan strateg politik identitas. Beberapa kali Biden menggunakan hadits, bahkan ayat-ayat Al-Quran dalam kampanye virtual mereka dengan komunitas Muslim di Amerika. Hasilnya, Trump kalah telak.

Lihat pula bagaimana respons Justin Trudeu, Perdana Menteri Kanada, atau Vladimir Putin di Rusia yang dengan jelas dan terang mengutuk sikap Macron atas penerbitan Kartun Nabi Muhammad saw oleh Charlie Hebdo. Sebaliknya perhatian Presiden UEA yang mendukung Macron, semua itu terkait dengan politik identitas.

Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air, dan konsolidasi gerakan oposisi di luar parlemen akhir-akhir ini, dapat dibaca sebagai bagian penegasan tentang identitas politik; Islamisme politik, sebutlah demikian. Dapat dikatakan bahwa pembentukan poros politik identitas ini akan terus berkonsolidasi hingga Pilpres 2024.

Tentu tidak ada jaminan bahwa cluster politik yang dibangun ini akan memenangkan Pilpres 2024, masih terlalu pagi untuk membuat kesimpulan demikian. Apalagi fakta menunjukkan bahwa Islamisme politik di Indonesia ini tidak pernah sukses terkonsolidasi, sehingga kalah terus dalam setiap kontestasi politik. Apakah kali ini upaya itu akan berhasil? Kita lihat saja nanti.

Pertanyaan penting yang mesti dijawab oleh para tokoh politik Islam adalah sejauh mana mereka menerjemahkan ajaran Al-Quran dalam implementasi strategi politik mereka.

Politik dalam Islam itu bagian dari syiar Islam. Tujuannya untuk “min syaairin Llah”. Jika hal ini diabaikan, sesungguhnya gerakan politik itu, tidak bisa disebut politik Islam. Hanya politik bersimbol Islam saja. Dan selama ini, itulah yang terjadi.

Untuk menjadikan politik itu memenuhi apa yang disebut sebagai “min syaairin Llah”, maka perhatikanlah firman Allah sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) }

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesal dari jalan-Nya. dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl 125).

Perhatikanlah, bahwa dalam politik Islam amat sangat ditekankan pendekatan hikmah (virtue), yang dengan sendirinya menolak segala bentuk-bentuk kekerasan. Baik kekerasan yang bersifat verbal maupun kekerasan dalam pengertian seluas-luasnya. Mengedepankan dialog yang bermartabat, dialog tidak saling menegasikan, namun mengajak kepada jalan Allah.

Jalan Allah ini adalah platform politik yang dirumuskan sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil’alamiin. Karena ayat ini ditujukan bagi semua manusia. Maka identitas politik Islam itu sesungguhnya tidak dibatasi oleh rasisme. Tapi ditegakkan di atas nilai-nilai dan budi pekerti luhur atau akhlak yang baik, dan ditujukan bagi seluruh spesies manusia. Jadi tidak semata menampilkan simbol-simbol.

Selanjutnya yang amat ditekankan dalam politik Islam adalah perihal “berbuat adil”. Adil adalah salah satu inti sari dari nilai dasar Islam yang mesti jadi tema sentral dalam aplikasi politik Islam. Adil ini mesti diterjemahkan dalam pengertian terluasnya, sehingga “berbuat adil” ini melampaui batas-batas SARA. Berbuat adil mesti diimplementasikan dalam konteks universalitas nilai Islam.

Persoalan fundamental dalam kehidupan kebangsaan kita sesungguhnya eprihal belum tegaknya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah alasan paling utama kenapa nilai-nilai Islam mesti menjiwai penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk tujuan itulah politik Islam dihadirkan, dalam konteks sebagai bagian dari syiar Islam. ***

Depok, 13 November 2020

Lihat juga...