Indonesia Butuh Pengaturan Hukum Transaksi Digital

Ilustrasi Belanja online – Foto Ant

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai, transaksi berbasis digital perlu pengaturan hukum. Hal itu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang akhirnya dapat mendorong konsumsi masyarakat lebih baik.

“Pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk beralih ke dunia serba digital. Untuk itu, perlu pengaturan hukum terkait transaksi berbasis digital, yang dilakukan oleh konsumen sebagai wujud penegakan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, kenyamanan,” ujar Ketua BPKN, Rizal E. Halim, dalam peringatan Hari Ritel Nasional di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menurutnya, potensi timbulnya masalah yang merugikan konsumen, dalam transaksi digital akan semakin besar. Hal tersebut terjadi, seiring dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia yang tinggi. Di 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,5 juta jiwa, dari jumlah populasi sebanyak 268 juta jiwa penduduk. Hal tersebut diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat, baik melalui media sosial maupun platform e-commerce.

Rizal menyebut, ada tiga hal yang perlu digalakkan, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk melalui optimalisasi fungsi pengawasan, yang terintegrasi antar kementerian atau lembaga terkait.

“Karena selama ini cukup banyak produk ritel (terutama yang dijual secara online) tidak sesuai dengan aturan, seperti tidak ber-SNI, tidak berbahasa Indonesia, tidak memiliki ijin edar, tidak mencantumkan label halal, komposisi, tanggal kedaluwarsa, praktek diskon dan pemberian hadiah yang mengelabui, dan sebagainya,” kata Rizal.

Kemudian yang kedua, melakukan penguatan terhadap LPKSM dan BPSK, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dan yang ketiga, meningkatkan keberdayaan konsumen, dengan mencari informasi sebelum membeli.

Cermat saat membeli, dan berani menyampaikan keluhannya apabila mengalami kekecewaan pasca membeli. “Hanya dengan pasar yang percaya diri bertransaksi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin konstruktif,” tandasnya.

Ia mengharapkan, industri ritel berada dalam ekosistem yang sehat dan bertanggung jawab secara proporsional, sehingga dapat tumbuh dan menjadi motor ekonomi nasional. “Diperlukan langkah bersama yang kolaboratif antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...