Ini Faktor Penghambat Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa dunia, bahasa internasional, atau bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Hal tersebut juga didukung dengan regulasi penguatan bahasa Indonesia di kancah dunia.

“Tidak hanya itu, pengajaran bahasa Indonesia juga dilakukan di berbagai lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di berbagai negara di dunia. Misalnya di Australia ada 113 lembaga, Timor Lester 45 lembaga, Thailand (43), Amerika Serikat (24), kemudian Jerman, Tiongkok, Jepang, Inggris, Mesir, hingga Bulgaria,” papar dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unissula Semarang, Dr. Evi Chamalah, M.Pd, dalam webinar online memperingati Bulan Bahasa 2020 ‘Penguatan Bahasa Indonesia di Kancah Dunia’, yang digelar di Semarang, Kamis (5/11/2020).

Selain itu, berdasarkan data Ethnologue 2020, bahasa Indonesia juga masuk 10 besar penutur terbanyak di dunia, dengan angka mencapai 199 juta.

“Lalu aspek apa yang menjadi penghambat bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Dari internal kita masyarakat Indonesia, masih ada sikap xenomania, atau kesukaan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang asing atau berasal dari luar negeri, termasuk dari segi bahasa,” terangnya.

Dirinya mencontohkan, istilah indolish, atau menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dalam bahasa percakapan sehari-hari atau penulisan.

“Misalnya kata ngeprint, di save dulu, pavingisasi, traveling, mentranslate. Ini kata-kata indolish, yang masih sering kita dengar atau bahkan kita gunakan dalam keseharian, yang terkadang kita tidak sadar, karena sudah menjadi kebiasaan,” tandasnya.

Selain dua faktor tersebut, aspek penghambat lainnya yakni fenomena bahasa Indonesia jaman now, dan penggunaan bahasa daerah yang kurang sesuai. “Kita beberapa waktu sempat dihebohkan dengan istilah anjay, dan kata-kata lainnya. Ini menjadi salah satu sektor penghambat, dengan adanya bahasa anak jaman sekarang,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Balai Bahasa Jateng, Ganjar Harimansyah, menilai kekuatan historis, linguistik, dukungan politik, dan sumber daya yang melimpah serta beragam, menjadi kekuatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Terlebih, pemerintah Indonesia memiliki program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), untuk mendorong tujuan tersebut.

“Ada sejumlah cara yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ini ke kancah internasional. Salah satunya, dengan menambah jumlah dan sebaran warga dunia yang mampu berbahasa Indonesia dan memahami Indonesia. Sasarannya merupakan para penutur asing, sehingga diharapkan dapat memperkuat keberadaan, peran dan pengaruh Indonesia, termasuk bahasa,” terangnya.

Dirinya mencontohkan melalui program beasiswa Darmasiswa bagi mahasiswa asing, yang ingin belajar tentang Indonesia, termasuk sektor bahasa. “Termasuk juga beasiswa kemitraan negara berkembang (KB) atau pun beasiswa seni dan budaya Indonesia (BSBI),” terangnya.

Termasuk juga, adanya regulasi bagi pekerja asing agar syarat harus menguasai bahasa Indonesia dalam program BIPA. Hal ini relevan untuk menyukseskan regulasi pemerintah di 30 Balai Bahasa di seluruh Indonesia. “Dalam hal ini, perguruan tinggi dipersilakan untuk mengakses fasilitasi regulasi dan koordinasi pelaksanaan BIPA tersebut,” tegasnya.

Sementara, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) UPGRIS, Dr Asropah MPd, melihat peluang Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sangat terbuka.

“Salah satunya dari jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) kita di luar negeri. Jika masing-masing mampu menjadi duta bahasa, tentu persebaran bahasa Indonesia akan semakin luas,” jelasnya.

Di satu sisi, jumlah tenaga asing di Indonesia juga cukup banyak. Mereka seharusnya juga harus memiliki Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI).

“UKBI ini seperti TOEFL, sebagai sebuah persyaratan yang harus dikuasai kalau kita akan bekerja atau sekolah ke luar negeri. Hal yang sama ini semestinya juga harus diterapkan kepada tenaga kerja asing, yang akan bekerja di Indonesia Namun sejauh ini belum ada ketentuan mengikat UKBI. Ini yang harus kita dorong bersama,” pungkasnya.

Lihat juga...