Kedokteran Nuklir di Indonesia Bergerak Lambat

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Walaupun sudah terbentuk sejak 1976, Kedokteran Nuklir Indonesia masih terlihat bergerak lambat. Selain memang karena pembiayaan yang cukup besar dalam hal pengadaan alat dan radiofarmakanya, ternyata regulasi juga tidak mendukung pengembangan kedokteran nuklir ini. 

Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Indonesia (PKNTMI), dr. Eko Purnomo, SpKN., TM(K)., menjelaskan keterlambatan pada pengembangan kedokteran nuklir adalah akibat pembiayaan tinggi dan regulasi.

Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Indonesia (PKNTMI), dr. Eko Purnomo, SpKN, TM(K)., saat acara online, Jumat (20/11/2020). – Foto: Ranny Supusepa

“Dana pengadaan alkes dan regulasi menjadi masalah bagi instansi pelayanan kesehatan. Jadi, dibutuhkan kebijakan yang mendukung penuh pengembangan kedokteran nuklir di Indonesia. Misalnya, peralatannya jangan dibebani pajak barang mewah alat medis. Seperti di Malaysia, di sana itu tidak terkena pajak barang mewah, sehingga harganya bisa murah,” kata Eko, saat acara online, Jumat (20/11/2020).

Hal lainnya yang disebutkan sebagai kendala adalah kestabilan bahan pengobatan dari produk lokal yang bisa memenuhi kebutuhan bahan pengobatan pasien.

“Waktu awal sekitar 1990an, kami mengambil hampir semua bahan pengobatan dari BATAN. Bisa dikatakan 90 persenlah. Tapi makin lama mungkin karena peralatan BATAN yang sudah memasuki usia tua, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan yang ada, akhirnya sekarang kami mulai impor. Saat ini rasionya sekitar 60-40lah,” urainya.

Eko memaparkan, kedokteran nuklir merupakan kolaborasi dari ilmu kedokteran dengan ilmu kimia, biologi, fisika dan teknik dengan pengawasan oleh IAEA, Bapeten dan Kementerian Kesehatan.

“Kalau di luar negeri, kedokteran nuklir ini sudah dimulai sejak 1935, yaitu saat Chievitz mempublikasi hasil bone scan metabolisme tulang dan dilanjutkan dengan keberhasilan Seidlin di 1946 yang mengobati kanker tiroid dengan I-131,” ujarnya.

Sementara di Indonesia, kedokteran nuklir baru dimulai pada 1976 di RS Hasan Sadikin Bandung, dilanjutkan dengan pembentukan Perhimpunan Kedokteran Nuklir pada 1986 hingga menjadi Pusat Pendidikan dan Rujukan Nasional Kedokteran Nuklir pada 1998.

“Pada 1967, pelayanan kedokteran nuklir dibangun pertama kali, dipimpin oleh Dr. LF Luhulima, Sp.OG., di Pusat Reaktor Bandung dan pindah ke RS Hasan Sadikin pada 1972. Karena itu, kedokteran nuklir Indonesia tidak pernah bisa lepas dari Batan,” ujarnya.

Dengan makin bertambahnya variasi gangguan pada tubuh manusia dan berkembangnya teknologi, seharusnya kedokteran nuklir bisa menjadi alternatif pelayanan kesehatan, karena kedokteran nuklir tidak hanya terapi, tapi juga mendiagnosa.

“Ini yang membedakan kami dengan bagian radiologi yang hanya mampu mendeteksi keberadaan organ di dalam tubuh. Yaitu, kami selain melakukan terapi juga bisa melakukan pelayanan diagnostik in-vivo,in-vitro dan in-vivtro, melalui pemantauan proses fisiologi metabolisme sel. Selain itu, kami melayani terapi radiasi interna, riset dan pendidikan,” paparnya.

Eko menjelaskan, pelayanan diagnostik yang dilakukan kedokteran nuklir adalah untuk mengetahui fungsi organ tubuh dengan menyuntikkan atau meneteskan dosis kecil radiofarmaka, dan dilanjutkan dengan pencitraan Gamma Camera atau PET.

“Sementara untuk pelayanan terapinya, dilakukan dengan proses meminum, penyuntikan, penempelan di kulit atau penyinaran neutron,” urainya.

Ia menekankan, bahwa semua pelayanan yang tercakup dalam kedokteran nuklir semuanya aman untuk diberikan pada pasien dewasa maupun pasien anak.

“Bisa dibilang, ini hampir sama dengan Rontgen. Bahkan, tingkat paparan radiasinya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan CT Scan maupun radioterapi,” ucapnya.

Dan, bukan hanya aman untuk pasien dan dokter yang mengoperasikannya, tapi juga aman terhadap lingkungan. Karena kedokteran nuklir memiliki chamber sampah medis yang terpisah dari sampah medis lainnya.

Kedokteran Nuklir, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menyikapi pergeseran pola penyakit yang terjadi di Indonesia. Di mana penyakit jantung, degeneratif dan kanker menjadi keluhan terbesar dari masyarakat.

“Karena itu, 22 sentra pelayanan nuklir yang ada saat ini di Indonesia tidak mencukupi untuk melayani 260 juta masyarakat Indonesia. Harapan kami, lima tahun ke depan sudah satu pelayanan kedokteran nuklir untuk setiap 10 juta penduduk. Dan, setiap rumah sakit pendidikan memiliki pelayanan kedokteran nuklir,” ungkap Eko.

Dan, ini bukan hanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tapi juga untuk memastikan masyarakat tidak perlu keluar negeri hanya untuk mendapatkan pelayanan kedokteran nuklir.

Ia menyatakan, para dokter KN siap mendukung dan terlibat aktif dalam upaya pengembangan kedokteran nuklir di Indonesia.

“Apakah itu untuk uji klinis atau untuk peningkatan kompetensi SDM, kami siap membantu. Termasuk juga untuk membantu skema perluasan cakupan asuransi pelayanan kedokteran nuklir maupun pelayanan terpadu profesi atau spesialis kesehatan lainnya,” pungkasnya.

Lihat juga...