Kemenko Perekonomian Beberkan Kemudahan Sektor Pertanian dalam UU Cipta Kerja

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pemerintah terus melanjutkan roadshow dalam rangka sosialisasi dan dengar pendapat terkait Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah sebelumnya membahas kluster Perpajakan dan Tata Ruang, kini topik yang diulas mengenai kluster Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengungkapkan, bahwa ada tujuh poin penyederhanaan dan kemudahan di sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja.

Pertama, Kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu; Kedua, Penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan; Ketiga, Penyederhanaan administrasi untuk Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Keempat, Pengaturan pola Kemitraan Hortikultura untuk kemudahan berusaha;

Kelima, Penetapan Kawasan Lahan Pengembalaan Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat; Keenam, Simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha; Ketujuh, Kemudahan akses Sistem Informasi Pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“UU Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Musdhalifah dalam sambutannya pada acara ‘Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, pada Senin (30/11/2020) di Manado, Sulawesi Utara, dan disiarkan secara virtual.

Selanjutnya, kata Musdhalifah, penyederhanaan dan kemudahan di sektor kelautan dan perikanan yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja antara lain; Jenis perizinan untuk kapal penangkapan ikan yang semula 16 jenis disederhanakan menjadi hanya 3 jenis izin; lalu Proses perizinan sesuai ketentuan lama yang membutuhkan waktu sekitar 14 hari telah dimudahkan hingga dapat diselesaikan selama 30 menit; kemudian Relaksasi penggunaan alat tangkap ikan pukat dan cantrang untuk wilayah perairan tertentu;

Selain itu, kemudahan juga diberikan dalam konteks Penyederhanaan izin untuk tambak udang dari semula 24 jenis perizinan menjadi 1 perizinan; Proses Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dipersingkat waktunya dari yang semula 7 hari menjadi 3 hari dan dilakukan secara online.

“Perlu juga diketahui, bahwa bentuk manfaat yang terkandung di UU Cipta Kerja untuk nelayan misalnya adalah proses perizinan kapal ikan yang sebelumnya harus melalui beberapa instansi, maka setelah adanya UU ini, cukup hanya diproses di KKP saja,” tutur Musdhalifah.

Di forum yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus khusus menyoroti kinerja prekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang didominasi oleh sektor pertambangan, aliran investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Total aliran investasi Sulut senilai Rp11,56 triliun untuk periode Januari-Desember 2019, dan realisasinya berada di atas target pemerintah pusat sebesar Rp11 triliun dan pemerintah daerah Rp3,75 triliun. Secara detail, total realisasi investasi Rp11,56 triliun itu terdiri atas PMDN Rp8,259 triliun atau 289 proyek, dan PMA Rp3,30 triliun atau 397 proyek,” jelas Bobby.

“Untuk itu, dengan adanya UU Cipta Kerja, Gubernur Sulut akan mempercepat proses izin atau legal usaha pertambangan rakyat, agar ke depannya masyarakat makin sejahtera karena melakukan pengolahan tambang secara mandiri dan legal. Namun, masyarakat juga jangan lupa untuk memenuhi ketentuan, seperti tidak merusak hutan atau lingkungan, menjaga syarat keselamatan penambang, mematuhi segala aturan pertambangan,” sambung Bobby.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres.

Lihat juga...