Kerangka Utang untuk Bantu Negara Miskin Disetujui G20

PARIS/TOKYO — Para menteri keuangan G20, untuk pertama kalinya, menyetujui kerangka kerja bersama baru untuk merestrukturisasi utang pemerintah, sebagai antisipasi bahwa krisis virus corona akan membuat beberapa negara miskin membutuhkan bantuan besar.

Ekonomi beberapa negara berkembang saat ini menghadapi beban akibat pandemi COVID-19.

Para menteri G20 mengatakan pada Jumat bahwa mereka menyadari banyak upaya perlu dilakukan untuk membantu negara-negara itu daripada pembekuan utang sementara saat ini, yang akan diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

Kreditor utama, termasuk China, diharapkan mengikuti pedoman umum yang menjelaskan bagaimana utang yang dianggap tidak berkelanjutan dapat dikurangi atau dijadwal ulang.

Kerangka baru yang diuraikan pada Jumat banyak diambil dari aturan Klub Paris, yaitu kelompok informal yang beranggotakan sebagian besar pemerintah negara kaya. Klub Paris sampai saat ini merupakan satu-satunya forum bersama untuk merundingkan restrukturisasi hutang.

Di bawah kerangka baru tersebut, negara kreditur akan melakukan perundingan dengan negara debitur. Pembicaraan itu diperkirakan akan mengupayakan persyaratan perlakuan yang sama dari kreditor sektor swasta.

Para menteri keuangan G20 mengatakan melalui pernyataan bersama bahwa kerangka kerja itu ditunjukkan “untuk memfasilitasi penanganan utang yang tepat waktu dan teratur” bagi negara-negara yang memenuhi syarat untuk pembekuan pembayaran utang, yang diberlakukan pada April. Namun, ketentuan itu hanya mencakup kreditor sektor swasta secara sukarela.

“Fakta bahwa kami, termasuk nonanggota Klub Paris, telah menyetujui masalah semacam ini, adalah sejarah,” kata Menteri Keuangan Jepang Taro Aso.

Lihat juga...